BUTON, FAKTASULTRA.ID – Ketua Bapillu DPD I Golkar Sultra Drs Abu Hasan membantah pertemuannya dengan Ketua DPRD Buton Hariasi Salad untuk memberi tugas tambahan namun mengklarifikasi mosi tidak percaya 20 anggota DPRD Buton dan surat dari Ketua DPD I Golkar Buton.
“Jadi tidak ada tugas tambahan kepada Ketua DPPR untuk melakukan kegiatan pembentukan kordes di Kabupaten Buton,
yang kita sampaikan bangun komunikasi dengan ketua DPD II Golkar Buton, bangun harmoni dengan anggota DPRD,”ujarnya ketika dihubungi Minggu (29/01/2023).
Dijelaskannya Pertemuan Semalam itu meminta jawaban atau tanggapan Ketua DPRD Buton atas mosi tidak percaya yang disampaikan 20 anggota DPRD Kabupaten Buton sehingga ada surat ketua DPD II Golkar untuk pergantian.
“Dari DPD I Golkar Sultra harus minta tanggapan Ketua DPRD dan Ketua DPD I Golkar dari keduanya kita sudah punya bahan tinggal menunggu surat dari Dewan Kehormatan DPRD jika dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan ke DPP Golkar,”tegasnya.
Dikatakannya saat ini proses sedang berlangsung secara administrasi dari Kabupaten, Provinsi dan dilanjutkan ke DPP Golkar.
“Klarifikasi semalam Ketua DPR membantah alasan Mosi DPRD Buton yang menyampaikan mosi tidak percaya,”bebernya lagi.
Namun mosi ini dilayangkan dari fraksi Golkar dan ketua DPD II mendukung pergantian ketua apalagi mosi ini bukan hanya dari fraksi partai golkar tapi anggota DPRD dari partai lain.
Iapun meminta agar masalah tersebut tidak perlu terlalu dibesar-besarkan di Buton pasalnya ini sebetulnya melalui mekanisme internal partai golkar karena ketua DPRD dari partai Golkar dan ketua DPD II mendukung pergantian ketua.
“Saya menghimbau agar ciptakan harmoni yang kondusif di Buton agar kinerja DPRD tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Buton, DPRD sebagai mitra Bupati Buton,”tandasnya.
