Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

Harga Beras Melonjak, Pj Bupati Buton Bakal Gelar Operasi Pasar

Harga Beras Melonjak, Pj Bupati Buton Bakal Gelar Operasi Pasar

BUTON, FAKTASULTRA.ID – Upaya menekan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Buton akan melaksankan Operasi Pasar. Pelaksanaan Operasi Pasar ini, akan dipusatkan di 7 Kecamatan di Buton.

Hal ini dikatakan Pj Bupati Buton Drs Basiran M.Si ketika ditemui, Selasa (24/01/2023). Setelah melakukan rapat koordinasi dengan semua para opd asisten, staf ahli termasuk sekretaris dan semua Kepala Bidang di masing-masing opd.

Kata dia menyikapi kondisi global dan terjadinya inflasi dibeberapa negara. Pemerintah pusat, meminta kabupaten/kota untuk mengantisipasi dan menekan angka inflasi.

Oleh karena itu, lanjut dia Pemda Buton akan menggelar operasi pasar, ini sebagai bagian dari upaya menekan inflasi di daerah pada tujuh kecamatan.

“Yang saya sampaikan bagaimana kita berperan aktif dalam penanganan inflasi Tentu saya menyampaikan kepada semua OPD terkait untuk melakukan pemantauan harga di pasar karena untuk saat ini harga yang mengalami peningkatan seperti tomat, beras,  ayam ras termasuk tarif angkutan. Beberapa jenis barang yang harganya naik itu mempengaruhi tingkat inflasi,”bebernya.

Untuk menekan inflasi, Pemerintah Daerah akan melaksanakan operasi pasar rencananya dalam waktu dekat ini, di tujuh Kecamatan di Buton dimulai dari desa yang rawan pangan yang tidak memproduksi beras.

“Kami ada cadangan pangan 45 ton beras. Ini akan dimanfaatkan untuk operasi pasar disampaikan kepada masyarakat yang kerawanan harga berasnya meningkat, Keterjangkauan wilayah, yang tidak memproduksi atau desa yang tidak memiliki sawah. Kita mulai pada desa-desa tersebut,”ujar dia lagi.

Kepala BKPAD Pemprov Sultra ini juga mengatakan bersama kadis Pertanian, Ketahanan pangan dan para Camat sudah melakukan himbauan agar warga memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur dan buah.

Untuk menuntaskan kemiskinan maka Pemda menyamakan data tentang kemiskinan ekstrim dan harus ditanggani secara lintas sektor, bkkbn, capil dan opd lainnya didalamnya juga ada Dinas UKM Koperasi pasalnya jangan sampai Pemda tidak memiliki data akurat penduduk desa yang punya masalah akibat inflasi pandemi yang mengakibatkan kemiskinan.

Diharapkannya dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah maka dapat menekan laju inflasi di daerah sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Tinggalkan Balasan