BUTON, FAKTASULTRA.ID – Lembaga pemerhati hukum nusantara (LPHN) kini menyoroti proyek pengadaan Bos Afirmasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. Hal itu di sampaikan langsung oleh Ketua LPHN Mulis, Senin. 26.9.2022
Ketua LPHN, Mulis PW, menjelaskan pada tahun 2019 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton saat itu memprogramkan proyek pengadaan Bos Afirmasi yang di mana pelaksanan proyek tersebut adalah sewakelola lewat beberapa lembaga teknis yang mempunyai keahlian. Hal itu menjadi pertanyaan besar kami bahwa proyek tersebut di duga tidak sesuai spek.
“Untuk itu dan pengakuan daripada beberapa kepala sekola yang tidak mau disebut namanya diduga proyek Bos Afirmasi tersebut dikerjakan tidak sesuai spek (barang KW). Menurut data yang kami terima dari beberapa narasumber yg juga tdk mau disebutkan lembaganya atau namanya bahwa kasus proyek Bos Afirmasi tersebut sudah di tangani oleh penegak hukum,” tuturnya.
Pihaknya menambahkan, walapun proyek tersebut sudah di tangani oleh penegak hukum namun sampai saat ini di Kabupaten Buton belum satupun kasus-kasus tecabut atau terselesaikan secara hukum. Apa mungkin oknum oknum penjabat di buton kebal hukum.
“Kami duga penegak hukum di buton yang tidak bisa tegakan hukum yang mana namaya supermasi hukum apa direpoblik ini atau di buton ada yg kebal hukum hingga kasus seperti ini yang sudah jelas pelanggaran hukumnya dan bukti buktinya tidak bisa tersentu oleh hukum, ada apa degan kasus Bos Afirmasi,”terangnya lagi.
Kata dia, kalau kasus Bos Afirmasi ini tidak belum ada kepastian hukumnya kami akan melanjutkan kevm penegak hukum yg lebih tinggi lagi.
“Lembaga kami ini punya moto bisa dijadikan teman dan bisa dijadikan lawan,”katanya.
