BUTON, FAKTASULTRA.ID – Wakil Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun S.Pd M.Si meminta agar Bappeda Buton mematangkan setiap program yang dibuat Pemda sehingga tidak menjadi sia-sia.
Hari selasa (26/07) usai sidang paripurna pembahasan LKPJ Bupati yang di pimpin Ketua dan Wakil ketua DPRD Buton, dilanjutkan dengan pembahasan rapat gabungan komisi.
Rapat gabungan komisi bersama pihak eksekutif di pimpin langsung Wakil ketua DPRD Buton La Ode Rafiun S.Pd M.Pd, Selasa (26/07).
Politisi PAN ini menyebut ada beberapa point yang dihasilkan diantaranya :
1. DPRD Buton meminta agar Bappeda membuat perencanaan yang matang pasalnya selama ini menurut hemat DPRD Buton dalam pengembangan spot-spot pariwisata tidak ada keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata oleh daerah padahal digelontorkan anggaran puluhan miliar.
Contohnya di Desa Moopano dengan udang merah anggaran puluhan miliar digelontorkan setelah ada masalah tidak disampaikan ke DPRD bahkan tidak dikembangkan lagi.
Begitu juga pengembangan wisata di Wabula dan Wasuemba yang justru menjadi konflik, ini menunjukkan tidak ada sisi kematangan yang dilakukan Bappeda.
2. Pada Diknas, kebijakan pempus dalam sesmen untuk melakukan pemetaan data bes baik untuk siswa dan guru tidak
Pernah diberikan.
3. Kemudian bangunan pasar Sore Ompu di Wagola yang menyerap anggaran miliaran malahan saat ini ditumbuhi pohon dan alang-alang liar artinya belum dilakukan pengelolaan maksimal, itu menunjukkan perencanaan yang tidak matang dari Bappeda.
3. Penerima BPJS yang sudah dihapus pemda tanpa diketahui masyarakat yang bersangkutan, Ini harus ditertibkan.
4. Mengakhiri masa jabatan Bupati dan Wabup belum ada wujud nyata pembangunan yang jadi ikon di Kabupaten Buton, hanya dive center namun dibanding dengan pengeluaran dana dari Pemda tidak berbanding. Ini dibutuhkan skill yang berkualitas.
5. Rekuitment P3K sampai hari ini belum ada penggajian, apakah ini akan diberikan sekaligus? termaksud pemotongan BPJS guru yang dulu apakah sudah dikembalikan atau belum? hal ini harus ditindaklanjuti dan ditata sehingga tidak ada riak-riak.
6. Penyelesaian permasalahan antara Wabula dan Wasuemba harus dibuatkan Perda terkait budaya-budaya dua desa agar menjadi pedoman dan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang ada.
7. DPRD Buton harus disetingkan anggaran Perda terkait persoalan wabula dan wasuemba.
“DPRD Buton meminta agar Bappeda Buton mematangkan semua program yang di buat agar tidak ada program yang sia-sia, kalau perlu Kepala SKPD juga di evaluasi,”imbuhnya.
Dia juga menyebut masih banyak program pembangunan yang tidak memberikan dampak besar bagi masyarakat padahal anggaran yang digelontorkan miliaran rupiah.
“Masa jabatan Bupati dan Wabup akan berakhir, tidak ada ikon pembangunan di Buton yang memberikan keunggulan untuk daerah, padahal anggaran dikeluarkan miliaran, ini perlu di evaluasi,”tutupnya.
