BUTON, FAKTASULTRA.ID – Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar FGD Pendampingan Terpadu Penurunan Stunting Provinsi Sultra yang dipusatkan di Kabupaten Buton, acara digelar di Gedung serba Guna Wakaka, Kamis (21/07).
FGD diikuti Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sultra H Lukman Abunawas, Ketua TPPS wilayah Buton, Muna, Buton Tengah, Forum Rektor Indonesia, Sekretariat Wapres, Bappenas, PKK dan KPM di Buton. Sekretaris Deputi Kemenko PMK, Program manager Sekretariat PPS BKKBN, Direktur Bina Keluarga BKKBN, Direktur Bina Kesertaan KB BKKBN, Forum Rektor Indonesia, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Muna, Ketua Pelaksana TPPS Kab.Buton Tengah, Plh Sekda Buton.
Rombongan Kementrian dan Wagub Sultra H Lukman Abunawas sekaligus Ketua tim percepatan penurunan Stunting di Provinsi Sultra disambut tari Lawati / tari penyambutan.
Ketika membuka kegiatan yang mewakili Deputi III Kementrian pembangunan manusia dan kebudayaan RI PMK Sekretaris Deputi Imam Pasli Mahfuz Rahim S.Stp MM menyampaikan acara pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu upaya menyatukan persepsi untuk menanggulangi stunting di Provinsi Sultra yang dipusatkan di Buton.
“Saya sangat senang sekali hadir di sini di Pulau Buton. Buton tidak pernah dijajah baik itu oleh Belanda maupun Portugis ini sangat luar biasa hal ini menandakan bahwasanya masyarakatnya suka gotong royong dan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan serta digunakan juga dalam rangka percepatan penurunan stunting baik itu di Pulau Buton maupun juga di provinsi Sulawesi Tenggara,”ujarnya.
Kata dia Deputi tidak bisa hadir pasalnya hari ini persiapan untuk lonceng kegiatan bergizi yaitu pemberian tablet tambah darah bagi anak anak usia, begitu juga Asdep ketahanan gizi dan promosi kesehatan berhalangan hadir karena lagi ada kegiatan di Sulawesi Selatan.
“Saya menyambut baik dilaksanakannya pendampingan terpadu ini sebagai wujud dari komitmen dan upaya bersama dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,”kata Sekretaris Deputi ketika membacakan sambutan Deputi.
Diharapkannya dengan melibatkan tim pps pusat, perguruan tinggi, LSM dan dunia usaha, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Muna, Pemerintah Kabupaten Buton dan pemerintah Kabupaten Buton tengah, Bus yang merupakan daerah prioritas percepatan penurunan stunting, angka stunting menurun.
“Apresiasi juga disampaikan kepada BKKBN, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Bupati Buton yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini, kemudian apresiasi juga kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga atas semangat bersama-sama melakukan pendampingan di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang masuk lokus penurunan stunting tahun 2022,”katanya lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan tim yang sudah dibentuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota untuk mencarikan solusi yang terbaik sehingga akhirnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten / kota itu bisa mandiri dalam menurunkan angka stunting di daerah.
Dia menyampaikan permasalahan stunting masih menjadi tantangan bersama jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk dalam kategori sangat tinggi prevalensitasnya yaitu sebesar 31,8% tertinggi di ASEAN berdasarkan data dari joint 2021.
Meskipun sudah mengalami penurunan selama satu dekade ini namun masih diperlukan upaya sungguh-sungguh dan dengan komitmen bersama dari seluruh komponen agar terjadi penurunan 3,35% pertahun sehingga tercapai target 14% tahun 2024.
“Saya kira perintah dari pak presiden ini harus kita laksanakan dengan baik-baiknya,”harapnya.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar semua kementerian dan lembaga yang terlibat agar fokus melakukan percepatan penurunan stunting di 7 provinsi dengan prevalensi tertinggi dan ditindaklanjuti oleh Kementrian PMK dalam rapat terbatas.
“Selain tujuh provinsi yang perlu mendapatkan perhatian bersama masih ada lima provinsi lagi sehingga menjadi 12 provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, diharapkan mempunyai daya ungkit dalam percepatan penurunan stunting tanpa mengesampingkan provinsi lainnya,”tandasnya.
Kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab dalam Perpres No 72 Tahun 2021 melakukan pendampingan di 12 provinsi prioritas salah satu provinsi prioritas tersebut adalah provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi.
Dia juga menyebut Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 31,4% menjadi 30,2% di tahun 2021 demikian juga dengan prevalensi di Kabupaten Buton dari 38,3% menjadi 22,% kemudian di kabupaten muna mengalami kenaikan semula 27,4% di tahun 2019 menjadi 30,8% kemudian di Kabupaten Buton tengah juga mengalami kenaikan dari 28,4% di tahun 2019 menjadi 42,7% di tahun 2021 jadi.
Dia berharqp kepada Wakil Gubernur juga dengan Ketua TPPS di Kabupaten/Kota dengan kerja keras, kita bertekad untuk menurunkan stunting di provinsi Sulawesi Tenggara.
“Pendampingan terpadu ini tidak akan memberikan Efek maksimal tanpa ada kemauan bersama komitmen baik itu pemerintahan daerah maupun juga masyarakat untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting,”pesannya.
Pada tanggal 15 Juli lalu telah dilakukan pra pendampingan terpadu dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tenaga ahli dan tim percepatan penurunan stuamnting Sulawesi Tenggara Pemerintah Kabupaten Muna, Buton, dan Buton Tengah melalui fokus grup untuk menggali data-data awal dan juga mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta potensi dan dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.
Jadi dari hasil identifikasi diperoleh gambaran bahwa secara umum tim pendamping Kecamatan hingga desa harus senantiasa mendampingi keluarga sasaran, walaupun ada beberapa permasalahan di antaranya yaitu dengan anggaran kemudian keterbatasan SDM dan sulitnya daerah geografi serta terbatasnya data serta koordinasi yang belum optimal.
“Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pendampingan terpadu diantaranya perlu percepatan penyusunan peraturan di daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting kemudian diperlukan data yang valid dan mutakhir serta dukungan penganggaran dalam percepatan penurunan srunting,”pesannya.
Dalam pendampingan terpadu penurunan stunting di provinsi Sulawesi Tenggara saya mengharapkan kepada tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, kabupaten /kota, kecamatan dan desa segera melakukan koordinasi agar semua opd itu secara bersama-sama melakukan intervensi kegiatan dengan fokus pada peran masing-masing pada semua lokus.
Kepada Universitas dan para tokoh agar menemukan, mengenali kendala, hambatan dan potensi serta upaya inovatif dalam upaya percepatan penurunan stunting juga pemerintah provinsi dan kabupaten Untuk memanfaatkan kegiatan ini dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.
“Komitmen dan dukungan yang nyata dengan sungguh-sungguh memperbaiki rencana kerja yang sudah ada dan memastikan intervensi itu tepat sasaran dan tepat waktu kemudian tim pendamping Kecamatan yang berada di desa selalu bersama-sama masyarakat harus betul-betul mengetahui semua sasaran yang ada di daerahnya,”imbuhnya.
Dia menegaskan agar tim melakukan pemutakhiran data pendataan keluarga tahun 2021 dan terus melakukan pendampingan kepada semua sasaran dan keluarga beresiko hunting, kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten agar anggaran yang terkait dengan stunting ini segera direalisasikan dalam rangka untuk mempercepat penurunan stunting.
Bupati Buton Ucapkan Terimakasih FGD Percepatan Penurunan Stuntibg Buton sebagai Tuan Rumah
Bupati Buton mengatakan mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Buton mengucapkan selamat datang dan penghargaan kepada seluruh tamu tak terkecuali Wagub Sultra.
“Terimakasih karena telah berkunjung dalam pelaksanaan program penurunan stunting dan Kabupaten Buton sebagai tuan rumah,” kata Bupati Buton.
Bupati Buton berharap dengan adanya program penurunan Stunting ini bisa menjadi kemaslahatan dan membawa perbaikan kepada masyarakat khususnya di kepulauan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wakil Gubernur Sebut Busel Tertinggi Angka Prevelensi Stunting 45, 3 Persen
Wakil Gubermur Sultra H.Lukman Abunawas jadi pemateri saat kegiatan FGD pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting Provinsi Sultra ynag dipusatkan di Kabupaten Buton, Kamis (21/07/2022).
Wakil Gubernur Sultr H Lukman Abunawas menyebut empat daerah di Sultra dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi diantaranya Busel, Buteng, Muna dan Buton.
“Data angka stunting di Sultra per Kabupaten angka tertinggi di Busel 45,3 oersen, Buteng 40,5 persen, stunting di Muna dan Buton 22 Persen,”bebernya.
Untuk itu dia menegaskan perlunya dukungan Tim Pendamping Penurunan Stunting yang akan memberikan solusi dan dengan tim terpadu mempercepat penurunan stunting di Sultra.
Sultra terdiri dari 17 Kabupaten / Kota dengan 223 kecamatan dengan luas wilayah 72 persen adalah perairan atau laut yang mengitari 9 kab/kota dan 28 persen wilayah daratan dengan jumlah penduduk terakhir kurang lebih 2.700.000 jiwa.
Sektor andalan dari daerah Sulawesi Tenggara adalah
1. sektor pertanian dalam arti luas peternakan, perkebunan ini kurang lebih 33% ini umumnya berada pada wilayah daratan wilayah kabupaten konawe, konawe utara, koltim dan Bombana bahkan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pangan secara nasional yang punya peran dalam memberikan kontribusi pada sektor pertanian, Kemudian yang kedua adalah sektor Kelautan dan Perikanan.
di Sultra lumbung besar cacao, bahkan potensi ikan terbaik dunia ada disekitaran laut banda yang berada disekitar Sultra.
“Ikan yang ada di Indonesia 70 persen berasal dari laut banda salah satunya Sultra di wilayah Buton, butur, muna dan kota kendari, setiap dua minggu mengekspor ikan-ikan terbaik ke korea cina dan negara lain,”ujarnya.
2. Sektor Pertambangan nikel terbesar secara nasional, tambang aspal di Buton Pasarwajo dan emas. tapi khusus nikel potensi pertambangan yang terbesar secara nasional yang meliputi 5 Kabupaten yang terbesar adalah Kabupaten konawe, Konawe utara, Kolaka Utara Bombana dan Kolaka.
Untuk itu dia berharap dengan bekerja sama dengan Kementrian PMK, BKKBN dia percaya bahwa percepatan penurunan stunting akan tercapai.
Ada tiga kabupaten yang mendapatkan reward penghargaan antara lain Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.
“Penghargaan ini karena betul-betul tim terpadu TPPS di kabupaten masing-masing kabupaten sudah berjalan secara maksimal dan dengan baik,”katanya lagi.
Di Sultra dari 2.7 juta jiwa ada 11 ribu jiwa dibawah garis kemiskinan namun ada program andalan Pemprov Sultra yang doharapkan mampu menekan angka stunting diantaranya melalui visi terwujudnya Sultra yang Aman, makmur dan sejahtera dengan lima pilar sultra cerdas, Sultra peduli kemiskinan, Sultra Sehat, Sultra berbudaya dan bermiman.
Untuk mengantisipasi kemiskinan lanjut dia sejak dipercayakan masyarakat pada tahun 2018 APBD Sultra dialokasikan untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 juga bidang lainnya, penguatan ekonomi kerakyatan 2 persen.
“Maka untuk menekan stunting selain dana harus memperbanyak penyuluhan dengan tim terpadu,” ujar Wagub.
Selain itu lanjut dia perlunya digiatkan kembali posyandu yang di koordinir dinas kesehatan masing-masing kabupaten bekerjasama dengan TP PKK, dinas PMD harus ada alokasi DD untuk pemberian makanan tambahan (PMT).
Stunting terkait dengan gizi buruk maka perlunya calon pasutri mengikuti konseling selama seminggu sehingga dibekali bgmn sejak awal memperhatikan gizi yang baik kesehatan lingkungan dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
“Makanan bergizi, jaga kebersihan lingkunan dan berdoa kepad allah swt, yang perlu dikuatkan agar camat setiap dua minggu ada pertemuan dengan semua RT RW diberikan penyuluhan,”katanya lagi.
Kondisi real di masyarakat khususnya Sultr disebut tetinggi stuntingnya bertentangan dengan potensi kehidupan masyarakat yang berprofesi nelayan, pekebun, pedagang dan pns.
Angka stunting kebanyakan berada di pedesaan jauh dengan kota dan terbatasnya tenaga kesehatan baik bidan dokter, tenaga kesmas, tenaga penyuluhan kesehatan lingkungan, gizi menjaga anak balita, ibu hamil, pasutri.
Wagub Harap Enam Bulan Kedepan Stuntung di Sultra Turun
Wagub berharap dengan komitmen dan kerja keras Tim TPPS terpadu, pola Pemda kab/kota, Kecamatan, Desa dan semua stacholder enam bulan kedepan angka stunting di Sultra akan turun.
“Kerja efektif dari tim terpadu enambulan kedepan 30 persen akan bisa di bawah, yakin dan percaya,”ujarnya.
Dengan memperkuat Satgas dan punya jadwal scedule yang terpola didukung anggaran penguatan, dan merubah pola kebiasaan masyarakat serta dukungan semua tokoh stunting akan cepat ditekan.
“Sekuat-kuatnya pemerintah tanpa dukungan tokoh masyarakat, wanita agama sy kira tidak efektif berjalan sukses menurunkan angka stunting dengan kerja keras dan iklas kita, target enam bulan kedepan diproyeksikan dapat diturunkan,”imbuhnya.
Wakil Bupati Muna, Sekda Buteng dan Wabup Buton jadi Pemateri FGD
Wakil Bupati Muna Bahrun menyampaikan sampai tahun 2020 itu data di Muna hanya kurang lebih 6% angka kelahiran.
Kata dia dengan kerjasama Dinkes Kabupaten Muna terus bekerja keras menuru kan angka stunting, walaupun kendalanya sangat banyak.
“Alhamdulillah karena melibatkan instansi makanya setiap instansi yang ditugasi membantu percepatan penurunyan stunting melalui program di dinas,”ujarnya.
Disebutkannya faktor lingkungan menjadi salah satu masalah di lingkungan keluarga masyarakat, ibu hamil yang diberikan tablet tambah darah tidak diminum, tidak memahami apa manfaat dari ASI eksklusif.
Untuk itu dilakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting, pasangan usia subur, dan pendampingan kesehatan dan edukasi gizi.
“31 desa dan 6 kelurahan di Muna berisiko stunting. Kami punya data by name by adress,”katanya.
Keluarga rentan stunting di Muna masih tinggi sebesar 42 persen, ada delapan cara penurunan stuntinh dan ynag utama untuk penekanan angka stunting semua kepala desa diminta untuk memberikan data valid lokasi ditemukan stunting.
Pemda Buteng Beri Insentif Kepada TPPS
Sekda Buton Tengah Constatinius Bukade,
menyampaikan Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 7 kecamatan, 77 untuk prevalensi tertinggi stunting ada di kecamatan mawasangka Tengah dengan angka 34,09% ke mawasangka timur diangkat 33, 55% dan Gu.
Kemudian dari jumlah keluarga kurang lebih 24.800 keluarga yang beresiko stanting kurang lebih Rp12.000. Dari data jumlah anak stunting Tahun 2022 dari jumlah anak yang diukur kurang lebih 6.600 itu tercatat yang stunting 1200-an “Untuk menangani atau melakukan percepatan Bupati Buton Tengah telah menerbitkan SK pembentukan tim percepatan penurunan starting Kabupaten Bogor Tengah dengan nomor 317 tanggal 18 Februari 2022, TPPS diberikan insentif,”ujarnya.
Ada Dinas Kesehatan beberapa dinas terkait Kemudian dan Kecamatan semua telah terbentuk tpps berjumlah kurang lebih 231 tpps.
Daerah Lokus staunting di Kecamatan Gu 2 Desa, Kecamatan bawasangka 8 Desa, Kecamatan lakudo 4 desa Kecamatan Talaga Raya 2 Desa, Kecamatan Mawasangka Timur 4 Desa sehingga totalnya ada 24 desa yang menjadi lokus pencegahan penanganan integrasi Tahun 2022 ini juga.
“Bulan Agustus ini kita akan melaksanakan rembuk stanting tingkat kabupaten dan ini sudah menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah di mana ada intervensi 29 indikator yang terdiri dari remaja calon pengantin, ibu hamil, balita umur 0 sampai 59 bulan, calon pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan,”ujarnya.
Tim juga telah melakukan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah kemudian Bayi usia kurang dari 6 bulan wajib mendapatkan air susu ibu eksekutif, melakukan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat kemudian pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan.
“Alhamdulillah Buteng masuk 2 besar di tingkat nasional untuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan sasarannya adalah rumah tangga,”lanjutnya.
Ditambahkannya kedepan Kabupaten Buton Tengah akan lebih memperkuat TPK tim pendamping keluarga yang telah melakukan orientasi terhadap PPK yang ada di kantor pendukung Tengah dan mulai tahun 2023 ini kita akan memberikan sedikit insentif kepada TPK agar pendamping keluarga semakin bersemangat dalam melakukan pendampingan keluarga.
“Kendala kami kebanyakan masyarakat merantau jika mereka nikahi nanti satu minggu mau nikah baru datang sehingga kegiatan pelayanan pembinaannya terhambat,”.
Wakil Bupati :”Pemda Buton Sudah Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting”
Wakil Bupati Buton Iis Elianti, yang juga Ketua TPPS Buton dalam pemapannya menerangkan wilayah kependudukan Kabupaten Buton dengan luas 1648 meter 7 kecamatan , 83 Desa dan 12 Kelurahan.
Olehnya itu pemkab Buton melakukan rencana aksi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peran desa, pembinaan sistem manajemen data dan pengumpulan dan publikasi dan review kinerja tahunan.
“Analisis situasi sudah dilakukan pada April 2022, dengan mengeluarkan SK Bupati untuk penetapan lokasi 24 desa lokus stunting, ” kata Wabup Buton.
Mantan Anggota DPRD Buotn ini juga mengatakan perbup desa dan pembinaan desa Kader pembangunan Manusia, Sistem manajemen yakni ketersediaan dan kualitas data kemudian analisis pengukuran desa dan Kabupaten serta review kinerja tahunan.
“Sekitar 21. 32 ℅ berdasarkan PPBM salah satunya Kabupaten Buton dan ini telah menurun sehingga Kabupaten Buton mendapatkan award dalam penghargaan salah satu daerah yang tercepat dalam penurunan stunting di Sulawesi Tenggara,” kata Wabup.
Dijelaskannya saar ini pemerintah daerah menetapkan ada lima yang lima sasaran yaitu keluarga yang melaksanakan PHBS, Keluarga beresiko stunting yang mendapatkan manfaat pemberdayaan pekarangan untuk peningkatan asupan Giti, keluarga penerima manfaat KPM dengan ibu hamil ibu menyusui dan balita yang menerima bantuan pangan selain beras dan telur, bayi 6 bulan mendapat susu atau ASI eksklusif dan persentase pelayanan Keluarga Berencana
Di tahun 2021 melalui ppgbm stunring menurun sebesar 21,32% . Pemerintah Kabupaten Buton sudah melakukan yaitu percepatan dengan dibentuknya tpps berdasarkan SK Bupati Buton Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 .
Tpps sudah memenyediakan data keluarga resiko stunting, pendampingan keluarga di lokasi, pendampingan semua calon pengantin, Melalui Kader kepo yang terdiri dari 928 kader posyandu diharapkan anhka stuntinhmg di Buton terus menurun.
Wakil Bupati Buton yang juga Ketua PPS Buton dalam pemapannya menerangkan wilayah kependudukan Kabupaten Buton dengan luas 1648 meter 7 kecamatan , 83 Desa dan 12 Kelurahan.
Olehnya itu pemkab Buton melakukan rencana aksi penurunan stunting mulai dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peran desa, pembinaan sistem manajemen data dan pengumpulan dan publikasi dan review kinerja tahunan.
“Analisis situasi sudah dilakukan pada April 2022, dengan mengeluarkan SK Bupati untuk penetapan lokasi desa stunting, ” kata Wabup Buton
Mantan Anggota DPRD Buotn ini juga mengatakan perbup desa dan pembinaan desa Kader pembangunan Manusia, Sistem manajemen yakni ketersediaan dan kualitas data kemudian analisis pengukuran desa dan Kabupaten serta review kinerja tahunan.
“Sekitar 21. 32 ℅ berdasarkan PPBM salah satunya Kabupaten Buton dan ini telah menurun sehingga Kabupaten Buton mendapatkan award dalam penghargaan salah satu daerah yang tercepat dalam penurunan stunting di Sulawesi Tenggara,” kata Wabup.
Dialog
Kemendagri melalui PE Regional V Sulawesi Lukman Nur Hakim menyarankan agar kami kalau hari ini ada TPT namun harus ada tim pendampingan terpadu provinsi ke kab kota.
“Kalau tpps ini bisa bergerak maka akan cepat turun, untuk kabupaten / kota yang tinggi angka stuntjngnya agar data direkap, peran dana desa untuk stunting agar di evaluasi sehingga bisa mendukung percepatan itu.
Menanggapi hal tersebut Lukman Abunawas menyampaikan melalui Sultra Peduli Kemiskinan dengan program pemberian sembako ada juga program Sultra cerdas agar pola pokir ibu rt kepala rt harus makan bergizi, keluarga pola makan diatur juga tabungan .
Melalui Sultra Sehat 10 persen anggaran kesehatan, Sultra beriman dan berbudaya pola hidup prilaku masyarakat, Sultra yang produktif jika berhasil maka akan terbentuk masyarakat berproduktif.
Kementrian Agama Ridwan menanyakan peran KUA di kabupaten/kota dalam ranagka percepatan penurunan stunting, data nasional tiga tahun terakhir ini 5,3 juta pernikahan akan tetapi tingka perceraian 1,4 juta “Angka perceraian tiga tahun terakhir ini sangat tinggi sekali, secara nasional,”katanya.
Untuk menyelenggarakan bimbingan pernikahan Kemenag, keterbatasan anggaran dari 5 juta yang nikah hanya 800 yang dibimbing.
Menanggapi hal itu Lukman Abunawas mengatama di Sultra ada Program Sultra beriman sehingga penyuluhan agama hingga desa diwujudkan melalui Sultra beriman termaksud bagaimana pslenyuluhan konseling, bagaimana, peran KUA.
Sultra Masuk Lima Terbesar Prevelensi Stunting di Indonesia
Agar penurunan stunting hingga 2024 menjadi prioritas, Presiden mengingatkan birokrat jangan hanya mampu menggelar acara ceremonial namun gagal dalam memastikan implementasi dilapangan berlangsung .
Dalam upaya penurunan stunting perlu dibentuk kampung keluarga berkualitas melalui inpres no 3 tahun 2022 menjadi instrumen membanti dalam pembentukan kampung keluarga kerkualitas sehingga penurunan srunting cepat dilakukan.
Forum Rektor Prof Aca menyampaikan jika ingin mencegah stunting maka selamatkan anak selama 1000 hari kehidupan, cegah stunting maka cegah stunting baru muncul.
“Semua orang dunia bertanya terjadi penurunan stunting dalam setahun turun 3,2 persen,”ujarnya.
2021 Selama pandemi kita justru penurunan stunting 3,3, persen melalui Jaring pengaman sosial (jps) anggaran Rp 72 triliun.
Empat pokok penekanan penajaman penurunan, rencana aksi nasional diantaranya
1. Penyediaan data Keluarga berisiko stunting
2. Pendampingan keluarga berisiko stunting
3.pendampingan calon pengantin
4.pendampinan anak 1000 hari kelahiran
“Pastikan kelaurga berisiko stunting masuk dalam program, individu yang beresiko stunting harus dapat program. program.harus tepat sasaran,”harapnya.
Pendampingan Ratusan miliar Pemberian Makanan Tambahan tidak karena makanan tidak sampai di ibu hamil bahkan Studi menunjukan ibu hamil dapat tablet tapi tidak dimakan,”sebabnya banyak anemia.
Pepres no 72/2022 harus sampai kepada keluarga berisiko stunting, Perpres menginginkan kita untuk mempertajam program sampai kepada keluarga berisiko stunting.
“Jika K.kita punya TPK, 10 dasawiswa membawahi 100 keluarga. Ini harus berfungsi agaemr penajaman samo
Pai kepada keluarga resiko stunting.
“Kita harus banyak ke daerah agar, tim Terpadu akan turun kebawah dengan dinas terkait bkkbn dan dinsos.sebenarnya stunting tidak perlu meningkat kita punya program keluarga harapan dimana item penggunannya uangnya untuk balita
RP 2,5 juta belum.lagi Blt k harusnya tidak ada lagi masyarakat yang miskin jika bansos pemanfaatan tepat sasaran,”imbuhnya.
