BUTON, FAKTASULTRA.ID – DPRD Buton menggelar sidang paripurna pidato pengantar Rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan laporan keterangan Pertanggungjawaban ( lkpj ) kepala daerah kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 di kantor DPRD Buton Selasa 26 Juli 2021.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD BUton Hariasi Salad SH, Wakil Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun S.Pd M.Si, Bupati Buton di Wakili Wakil Bupati Buton Iis Elianti, Yang mewakili Kapolres Buton, Ketua PN, Dandim, dihadiri 15 anggota dprd Buton
Ketua DRPD Buton menyampaikan hari ini kita akan mendengarkan Penjelasan Bupati Buton terhadap LKPJ tahun 2021 dan anggaran Perda tentnag apbd tahun anggaran 2021.
“Sidang dihadiri anggota DPRD Buton dan sudah Kuorum,”ujarnya.
Wakil Bupati Buton Iis Elianti menyampaikan sebagai wujud akuntabel, transparansi dan pertanggungjawaban maka kegiatan ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pembangunan tahun 2021 yang telah tertuang dalam APBD tahun 00 2021.
“Penyempurnaan laporan penyelenggaraan APBD ini merupakan Wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021,”ujarnya.
Pada pelaksanaan pembangunan atau APBD tahun 2021 kita masih sangat mengandalkan kekuatan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer baik pusat maupun provinsi berdasarkan hal tersebut maka Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton anggaran 2021 sebesar 103,31% dari jumlah yang dianggarkan APBD atau anggaran 2001 sebesar 812 miliar lebih atau meningkat 5,60% dari tahun sebelumnya.
Hal ini kata dia, merupakan kontribusi dari PAD yang realisasi 126,08% dari target PAD realisasi 102,65% dari target pendapatan dana perimbangan / transfer yang ditetapkan, dan capaian lain-lain pendapat dari yang sah sebesar 96,65% dari target yang ditetapkan.
“Kondisi tersebut terus dibenahi dengan mengaktifkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki dan pemanfaatan aset, peningkatan penertiban dan perbaikan administrasi, sosialisasi peraturan merupakan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan daerah. peningkatan penerimaan daerah tersebut terus berkaitan dengan berbagai pendekatan guna memperkuat kemandirian anggaran dan ekonomi daerah,”tandasnya.
Wabup juga menyebutkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 Pemda Buton adalah sebesar 91, 52% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD P tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja tahun 2021 mengalami peningkatan 22,70% dibanding Tahun Anggaran 2020.
” keseluruhan belanja baik tidak langsung maupun langsung dimanfaatkan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan pada semua sektor utamanya dalam menjawab agenda Prioritas pembangunan daerah pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien memberi dampak makro bagi daerah,”tandasnya.
Dia juga mengatakan sektor-sektor ekonomi mulai bergerak seiring semakin membaiknya kondisi akibat covid 19 yang lalu. pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan pada bidang pengembangan SDM dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia ( IPM) pada tahun 2021 mencapai 66,32 poin dibanding tahun 2020 mencapai 65, 98 poin.
” Naiknya indikator IPM merupakan akumulasi dampak dari berbagai sektor yang semakin baik yaitu sektor pendidikan kesehatan dan ekonomi masyarakat, “ujarnya lagi.
Dia menyebut banyak capaian yang telah dihasilkan oleh Pemda diantaranya mendapatkan WTP secara 9 kali berturut-turut, penanganan stunting dilakukan secara konvergensi melibatkan lintas sektor berdampak pada penurunan angka stunting, jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja produktif 15 tahun keatas pada tahun 2020 sebesar 63,34% namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,42%. Tpak yang fluaktif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang belum stabil dalam hal pasokan supply tenaga kerja. salah satu indikator perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah penanganan stunting. disamping itu Pemda diganjar penghargaan pemerintah melalui Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi berupa predikat B untuk sistem akuntabilitas instansi pemerintah. di samping itu Buton mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM dari Kementerian Kemenkumham, penyelenggaraan pelestarian budaya yang juga mendapat apresiasi dari Kementerian informasi dan komunikasi.
“Namun permasalahan kemiskinan yang mencapai 13,9% perlu membutuhkan intervensi semua komponen pembangunan, baik pemerintah, pelaku usaha bahkan masyarakat itu sendiri karena masa masih banyak di bawah target nasional yaitu 10%.
“Penurunan kemiskinan eskstrim yang dilaksanakan pemerintah harus mendapat dukungan dari pola pikir konsumsi menjadi produktif, ketersediaan pendapatan melalui upaya jangka panjang merupakan solusi yang terus digalakkan,”ujarnya.
Diapun menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD Buton yang telah mengikuti laporan lkpj Bupati disampaikan penghargaan dan terima kasih.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021 belum dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat kedepannya akan terus mendapat perhatian serius,”Imbuhnya.
