BUTON, FAKTASULTRA.ID – Bupati Buton Drs La Bakry M.Si membuka dan menghadiri Musda IV DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Minggu (17/07/2022).
Bupati Buton Drs La Bakry M.Si mengatakan banyak harapan Pemda kepada perawat, dan saat ini bangga berada di hadapan profesi perawat yang tergabung dalam PPNI.
Kata dia Pemda sangat membutuhkan tenaga perawat namun pengangkatan tenaga perawat kewenagannnya bukan di Pemda melainkan di Pusat.
“Apa yang disampaikan Ketua DPD, DPW PPNI benar adanya, Pemerintah jika akan berbuat berbenturan dengan ketentuan perundangan, beberapa waktu lalu yang menjadi induk perawat “Akper Buton” harus berhenti karena Pemda tidak boleh mengadakan perkuliahan, sementara lembaga ini sangat dibutuhkan,”ujarnya.
Untungnya dengan kerja keras Pemda Buton, Akper Buton dapat bergabung dengan Poltekes Kendari dan statusnya meningkat menjadi negeri dan kembali melakukan perkuliahan di Buton.
Namun dia juga menyebut pada tahun 2022 Pemda Buton belum dapat melakukan penambahan honorer pasalnya jika dilakukan maka akan jadi temuan.
“Perawat saya sudah ajukan pengangkatannya melalui jalur PPPK walaupun belum diketahui berapa jumlahnya, kalau untuk guru 800 dibutuhkan,”katanya lagi.
Perawat sangat dibutuhkan, kalau orang tidak sehat tentu tidak maksimal dalam menuntut ilmu, sehingga indikator pemerintah untuk meningkatkan IPM akan terambat.
Untuk itu Bupati meminta agar PPNI menyuarakan ke Pusat agar bidang kesehatan dibedakan, jangan disama ratakan, sehingga para perawat dapat bekerja dengan maksimal.
Ketua DPW PPNI Sultra menyampaikan sejak tahun 2021 berkat lahirnya UU Keperawatan pengangkatan Nurse/perawat sudah dimudahkan, ini salah satu bukti keberadaan perawat diakui negara.
“Selama pandemi Perawat jadi garda terdepan dalam menangani pasien,”katanya.
Saat ini lanjut dia DPW PPNI mempunyai Program one vilage one nurse artinya kerjasama kedepan berkomitmen menempatkan satu desa satu perawat sehingga semua warga dapat menerima layanan kesehatan.
Beruntung saat ini, Pemerintah sudah mendekatkan akses kesehatan ke daerah yang jauh sehingga memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Ketua DPD PPNI Buton Ridwan Saifun S.Kep Ns M.Kes mengatakan dibentuknya PPNI sebagai wadah mengakomodir seluruh keluhan perawat untuk meningkatkan profesionalisme juga menyampaikan berbagai aspirasi.
“Saat ini DPD PPNI Buton beranggotakan 574 anggota yang sudah teregistrasi dan tersebar di Faskes Kabupaten Buton,”ujarnya.
DPD PPNI merupakan wadah bagi perawat dengan berkoordinasi dengan DPW PPNI Sultra dan terus berupaya dengan Pemda untuk memenuhi hak-hak anggotanya.
Perawat sebagai salah satu kompenen pelayan kesehatan yang berjuang dalam membantu tanpa memandang bulu, menolong tanpa pamrih dengan keramahan dan keikhlasan membuat orang sakit ingin cepat sembuh.
Disaat pandemi disaat masyarakat menghindari pasien tapi tidak dengan perawat, peran profesionalisme perawat mulai dari pemberian vaksinasi, tracing, melakukan perawatan dan penģobatan semua dilakukan perawat.
“Peran perawat sangat vital saat pandemi, perawat merawat tanpa pamrih dan pandang bulu dan berharap pasien cepat sembuh,”katanya.
Kerja perawat lanjut dia cukup padat, mulai dari pasien masuk ke rumah sakit, merawat, memantau pasien hingga langkah akhir dari seluruh rangkaian pengobatan.
“Mirisnya perawat kadang bekerja tanpa digaji, masalah kesejahteraan perawat masalah yang harus diselesaikan, kontribusi perawat kepada negara sangat banyak,”harapnya.
Untuk itu dia berharap kesejahteraan para perawat perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.
Musda IV DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesis (PPNI) Dihadiri Ketua DPW PPNI Sultra, Kadis Kesehatan Buton, Yang mewakili Direktur RSUD Buton, Ketua IBI Buton dan pengurus DPD PPNI Buton.
