BUTON, FAKTASULTRA.ID – Anggota DPRD Buton menyesalkan pernyataan Kadispora Buton di media yang menyebut DPRD Buton lambat membahas LKPJ Bupati Buton.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Buton ketika menggelar sidang paripurna, Kamis (07/07/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH, Wakil Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun S.Pd M.Si dan 20 anggota DPRD Buton.
Anggota DPRD Buton La Subu menilai pernyataan Kadispora yang menyebut DPRD Buton lamban membahas LKPJ Bupati Buton terlalu berlebihan.
“Kenapa buru-buru membahas LKPJ, justru Kadispora, ada apa? kenapa buru-buru meminta DPRD agar harus membahas LKPJ?,” tandasnya.
Dia juga meminta agar Kadispora Buton di evaluasi terkait pernyataanya yang menyebut DPRD Buton lamban bahas LKPJ Bupati.
“Di DPRD sudah cukup bersabar harusnya Kadispora memahami kita di DPRD apalagi banyak kepentingan masyarakat yang harus diurus,”tandasnya
Anggota DPRD lainnya Hanafi mengatakan DPRD Buton seolah di zolimi dengan pernyataan Kadispora Buton, Pernyataan Kadispora itu harus diproses hukum.
“DPRD seoalah – olah di buru sementara waktu masih ada, ini harus di proses hukum,”ujarnya.
Rudini Ncea menyayangkan sikap Kadispora yang menyatakan DPRD Buton lambat bahas LKPJ Bupati Buton, padahal hal itu menurutnya tidak benar sama sekali.
Farid Bachmid mengatakan memang perlu membahas LKPJ Buton untuk kegiatan Porprov.
“Jadi ataupun tidak Porprov itu resiko, kita membahas LKPJ bukan hanya Porprov namun demi kepentingan daerah,”katanya.
Ketua DPRD Buton Hariasi Salad menyangkan stagmen Kadispora Buton yang menyebut DPRD Buton lamban bahas LKPJ, bahkan ada sesuatu setiap pembahasan LKPJ Bupati Buton.
“Kami akan membahas LKPJ Bupati setelah anggota DPRD Buton menggelar reses hari rabu pekan depan selama enam hari, Selesai reses baru akan digelar pembahasan LKPJ Bupati Buton,”ujarnya.
Selama ini lanjut dia DPRD Buton masih disibukkan dengan berbagai agenda daerah diantaranya beberapa agenda paripurna berdasarkan surat Mendagri dan Gubernur hingga HUT Kabupaten Buton.
“Kadispora lebih paham tentang pemerintahan hanya saja mungkin kecapean sehingga membuat pernyataan seperti itu,”tandasnya.
Dia juga mengatakan Pembahasan LKPJ Bupati tahun 2021 pada bulan agustus, nanti APBD P dibahas pada tanggal 30 oktober 2021.
“LKPJ tidak ada korelasinya dengan Porprov. Porprov tidak ada hubungannya dengan LKPJ, Porprov itu menyangkut anggaran dalam APBD-P, tapi dalam APBD P tahun 2021 pembahasannya Oktober namun tidak menutup kemungkinan di percepat, hanya jadwalnya selesai LKPJ baru pembahasan APBD-P,”tandasnya.
Dia juga menyebut sejauh ini DPRD Buton selalu tepat waktu dalam melakukan pembahasan anggaran dan tidak pernah bermasalah
“Saat ini DPRD belum mengetahui berapa banyak serapan anggaran OPD untuk mengetahui SILPA,”bebernya.
Pantauan kami saat Rapat Paripurna reses DPRD Buton, hampir seluruh anggota DPRD Buton menyayangkan pernyataan Kadispora Buton di media.
