BUTON UTARA, FAKTASULTRA.ID – Buntut laporan keberatan dari salah satu calon kepala desa (cakades) Bubu Barat, Firman tentang hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) di Bubu Barat, Memicu reaksi dari Himpunan Mahasiswa Buton Utara – Baubau (HIPMA Butur-Baubau). Melalui Sekumnya Alfan Jaya Saputra, HIPMA Butur-Baubau menyoroti proses Pilkades Bubu Barat yang diduga unprosedural.
Dalam press release pada media, Selasa (21/06/2022), Alfan menilai jika benar terdapat panitia yang tidak independen dalam proses pilkades Bubu Barat, tentu hal itu akan mencederai semangat demokrasi.
“Seperti yang diketahui saat ini pemda Buton Utara (Butur) menyelenggarakan Pilkades serentak. Dan telah terjadi perselisihan di desa Bubu Barat terkait proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pemilu, ini dibuktikan dengan laporan salah satu cakades,” terangnya.
Dilansir dari media online Kepton News, cakades melaporkan bahwa terdapat surat suara pada TPS 01 yang menjadi perselisihan pada saat pemilihan berlangsung.
“Menurut keterangan saksi pada TPS 01 seharusnya suara itu tidak diSAHkan oleh panitia pilkades karena terdapat beberapa bekas coblosan di kertas pemilihan dimana ada 3 coblosan, terdapat 2 coblosan berada di luar kotak dan 1 berada di dalam kotak gambar calon nomor urut 1 yang kemudian panitia mengklaim itu sebagai suara SAH untuk nomor urut 1. Dalam artian seharusnya surat suara dianggap tidak Sah menurut aturan pemilu sebenarnya, tetapi panitia pilkades mengklaim bahwa itu adalah suara sah,” ujarnya.
Alfan menghimbau di skala pilkades harusnya praktek berdemokrasi secara sehat dan benar harus dicontohkan kepada masyarakat. Dengan adanya insiden ini keseriusan panitia pilkades dalam hal ini Pemda butur patut dipertanyakan.
“Dalam hal ini seluruh kader HIPMA Butur-Baubau yang notabene adalah putra/i daerah Butur mengharapkan pemda Butur untuk mengedepan aspek transparansi dan berkeadilan dalam penyelesaian masalah hasil pemilihan kepala desa. Sebab hal ini berpotensi menggangu stabilitas kehidupan sosial dan kondusifitas di tingkat desa,”pungkasnya.
Mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unidayan itu pula mengingatkan bahwa pemimpin yang lahir dari hasil praktek demokrasi yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan mekanisme akan menjadi pemimpin yang tidak amanah dan cenderung mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.
