BAUBAU, FAKTASULTRA.ID – Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Baubau, Pemerintah Kota Baubau terus melakukan langka-langkah penanggulangan secara masif dalam berbagai aspek. Namun demikian, keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse melalui sambutannya, saat menghadiri dan membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Baubau, di aula PO-5 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, Jumat (26/11/2021).
“Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, tentunya hal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Akan tetapi juga memerlukan keterlibatan, serta dukungan dan kerja sama dari semua pihak selaku pemangku kepentingan,” ujar La Ode Ahmad Monianse.
Wakil Wali Kota ini juga menegaskan, agar dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan tersebut terus ditingkatkan dan digerakkan bersama. Baik itu dari pihak Pemerintah, dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun masyarakat itu sendiri.
Untuk itu La Ode Ahmad Monianse meminta, agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memfokuskan perhatiannya terhadap upaya tersebut. Di mana, OPD teknik yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dapat menganggarkan dan merealisasikannya pada Tahun Anggaran 2022.
“Kita Ketahui bersama, bahwa target untuk pengentasan kemiskinan ini telah tertuang dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023. Maka melalui upaya-upaya ini kita berharap, target pengentasan kemiskinan pada Tahun 2023 dapat tercapai, yang berarti jumlah orang miskin di Kota Baubau semakin berkurang dari tahun ke tahun,” tuturnya.
Ditambahkan, Agar upaya pengentasan kemiskinan tersebut bisa berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, maka harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu, yaitu dari sisi penghidupan dan sisi produksinya. Dari sisi penghidupan, perlu adanya stimulan untuk mengurangi beban hidup mereka, terutama bagi masyarakat yang miskin kronis.
“Perlu adanya stimulan untuk mengurangi beban hidup mereka, seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, bedah rumah, beasiswa, serta beberapa program lainnya yang sejenis agar mereka dapat hidup layak. Selain itu, untuk memutus mata rantai kemiskinan, maka intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin ini juga sangat diperlukan,” imbuhnya.
Lebih lanjut La Ode Ahmad Monianse mengungkapkan, dari sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Untuk itu, diperlukan berbagai program peningkatan keterampilan dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala Mikro.
“Dengan demikian, mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu, penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan,” tutupnya.
