BUTON, FAKTASULTRA.ID – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Insan Cita Pasarwajo melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati dan DPRD Buton terkait Maraknya makelar Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pasarwajo.
“Maraknya makelar BBM bersubsidi di SPBU Pasarwajo, Buton yang melakukan penyelundupan ini menunjukkan Pemda maupun aparat kepolisian melakukan pembiaran,”ujar Korlap Aksi M Hardin.
Ia menyampaikan penelundupan ini merupakan bukti pemerintah dan aparat apatis terhadap rakyatnya, bahkan sudah ada bukti telah terjadi penyelundupan bbm bersubsidi dan premiun padahal uu jelas hal itu tidak boleh.
“Ini menunjukkan Di Buton baik dari Pemda maupun aparat kepolisian melakukan pembiaran,”ujarnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Korlap aksi Zulfikar menurutnya maraknya makelar di SPBU Pasarwajo membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM Bersubsidi.
“Kami inginkan pemerintah mengambil sikap tegas terkait persoalan penyelundupan BBM di SPBU Pasarwajo,”tegasnya.
Kata dia penyelundupan bbm ini sudah lama terjadi, bahkan penyedotan di SPBU dilakukan secara berlebihan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh bbm bersubsidi.
“Aspirasi kami ini keluhan dari tukang ojek dan angkutan umum juga masyarakat dengan harapan pemerintah turun tangan, dan meminta pemerintah tengok di SPBU ketika BBM masuk,”pintanya.
Untuk itu lanjut korlap aksi lainnya Arwan, mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi jilid II jika dalam tempo 3×24 jam pemerintah tidak menindaklanjutinya.
“Jika tidak ditanggapi kami akan melakukan demonstrasi jilid II,”katanya.
Kabag Ekonomi H.Rais menyampaikan urusan ESDM sudah diambil pihak Provinsi terkait regulasi lainnya Pemda Buton hanya berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi.
“Namun sebagai Pemerintah Daerah aspirasi ini akan ditanggapi,”ujarnya.
Dijelaskannya ketentuan penyaluran BBM itu jelas jika di SPBU tidak boleh menjual kepada pengecer sehingga aspirasi ini akan ditindak lanjuti dengan pihak kepolisian.
“Dalam waktu dekat kami akan menemui SPBU dan semua akan laporkan kepada Dinas ESDM Sultra, agar di tegur atau diambil tindakan lain,”ujarnya.
Wakil Bupati Buton, Iis Elianti mengatakan terkait masalah BBM pemerintah daerah sudah monitor namun itu kewenangan dari ESDM Provinsi.
Mengenai BBM subsidi memang tidak bisa dipakai untuk industri namun kenyataannya antrian BBM bukan hanya di Pasarwajo bahkan daerah lain juga.
“Karena kewenangan Pemda hanya memonitoring, kita hanya merapikan jangan sampai merugikan rakyat kecil,”ujarnya.
Untuk itu lanjut Politulisi PAN ini, mewakili Pemda akan menindaklanjuti sampai ke bawah jika sudah melanggar hukum akan di bawah ke Provinsi.
“Mulai hari ini dinas Perdagangan, Ekonomi dan Kepolisian akan mempertanyakan ke pihak SPBU apakah SPBU mengutamakan makelar atau lainnya, kita akan mengklarifikasi di lapangan,”tandasnya.
Dia juga meminta agar para mahasiswa bekerjasama yang baik dalam menyelesaikan persoalan BBM tersebut dengan cara damai jangan arogan.
“Aturan jelas SPBU tidak boleh menyalurkan BBM kepada pengecer, tentu ini akan dilaporkan ke Provinsi dengan semua bukti yang ada,”tegasnya.
Massa ditemui Wakil Bupati Buton Iis Elianti, Asisten II Setda Buton Tohir SE, Kabav Ekonomi H Rais di DPRD Buton massa di temui Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun S.Pd dan anggota sementara di Polres Buton masa ditemui Kasat Reskrim Polres Buton.
Massa yang ditemui Laode Rafiun mengatakan terkait dugaan adanya makelar BBM di SPBU Pasarwajo maka disarankan untuk melaporkan kepada aparat Kepolisian.
“DPRD akan menyurati SPBU Pasarwajo hingga melakukan hearing, namun dugaan adanya pelanggaran yang terjadi di SPBU Pasarwajo maka harus dilaporkan pada aparat kepolisian untuk ditindaki,”timpalnya.
Dia juga mengatakan seluruh bukti yang dimiliki masyarakat untuk disertakan saat pelaporan di Polres Buton agar segera ditindaki.
