BUTON, FAKTASULTRA.ID – Pemerintah mendorong aparatur desa untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, apartur desa bisa mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal ini dikatakan Wabup Buton Iis Elianti ketika membuka Sosialisasi Rapat Kerjasama Operasional Perlindungan Jaminan Sosial Ketrlenagakerjaan bagi Kades dan perangkat desa se-Kabupaten Buton diaula kantor Bupati Buton, Kamis (23/09/2021).
Ketika menyampaikan sambutan Bupati Buton, Iis Elianti menyampaikan bukan hanya aparatur desa namun seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Buton diharapkan untuk menjadi peserta jaminan sosial.
“Untuk pelaksanaannya akan sulit tercapai jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak untuk itulah Pemerintah Daerah perlu bersinergi agar program ini dapat berjalan dengan baik,”terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
Sesuai Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa gimana jaminan sosial menjadi salah satu hak yang diterima oleh Kepala Desa dan perangkat desa Peserta,l
Kata dia lagi BPJS Ketenagakerjaan bagi para kepala desa dan perangkat desa untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi pekerja yang ada di pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang berada di desa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena kecelakaa, kehilangan pekerjaan atau memasuki usia lanjut dan pensiun.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Boneatiro yang telah mendaftarkan seluruh perangkatnya untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan,”ujarnya lagi.
