BUTON, FAKTASULTRA.ID – Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun akhirnya angkat bicara melihat polemik antara KONI dan Dikmudora Kabupaten Buton.
Ia menyayangkan polemik antara KONI dan Dikmudora terjadi saat Buton didaulat menjadi tuan rumah Porprov 2022.
“Saat pembahasan dan penetapan anggaran di DPRD Buton, jumlah yang ditetapkan Rp 2 miliar, sedianya akan ditambah namun karena keterbatasan maka hanya diberikan Rp 2 miliar,”ujar Rafiun.
Dia juga mengatakan kata pembinaan yang dimaksud bukan untuk cabor saja melainkan strukturisasi di KONI itu sendiri, sehingga anggaran itu diserahkan ke KONI nanti KONI yang menyerahkannya ke cabor.
“Kalau anggaran sepenuhnya untuk pembinaan cabor harusnya Dikmudora janggan meng NPHD dengan KONI langsung ke cabornya saja, nah disini jelas NPHD antara KONI dan Dikmudora berarti pembinaan yang dimaksud juga didalamnya untuk pembinaan strukturisasi KONI,”tegas Rafiun.
Politisi PAN ini kembali menegaskan kata pembinaan tidak semestinya diterjemahkan dalam kerangka kualitas cabor akan tetapi strukturisasi koni yang akan memfasilitasi cabor di Buton.
Dia menyebut anggaran yang akan diporsikan saat penetapan anggaran lalu sebesar Rp 5 miliar dari pengajuan Rp 7 miliar namun banyaknya kebutuhan daerah sehingga hanya disanggupi Rp 2 miliar dan akan dianggarkan di tahun 2022 lagi.
Melihat permasalahan yang terjadi saat ini lanjut dia lagi hanya miss komunikasi antara Dikmudora dan KONI Buton seharusnya kedua lembaga ini duduk bersama agar harapan masyarakat dan pemerintah saat Porprov 2022 Buton Sukses prestasi dan penyelenggaraan dapat tercapai.
“Saya sayangkan saat rekofusing anggaran kenapa anggaran KONI yang di potong Rp 1 miliar bukan anggaran lainnya, anggaran itu saja sangat terbatas jika akan digunakan untuk pembinaan di Buton,”tegasnya.
Dengan tegas dia mengatakan DPRD Buton menghibahkan anggaran kepada KONI untuk proses kerangka pembinaan bukan hanya cabor tapi KONI juga, kelirunya dalam rekofusing hibah yang ditetapkan DPRD untuk KONI ikut dipotong bukan anggaran Dikmudora yang lain.
“Dengan anggaran seminim itu bagaimana untuk membina cabor dan struktur KONI karena KONI juga butuh pembinaan, Pembinaan bukan hanya cabor namun dari strukturisasi lembaga koni,”tandasnya lagi.
Dengan miss ini harusnya KONI ketemu Dikmudora jangan menjauhi, dalam konteks kelembagaan peran kita bagaimana Porprov sukses prestasi dan penyelenggaraan.
“Andai ketua KONI adalah Bupati apakah Dikmudora akan seperti itu?,”tegasnya.
Dikmudora jangan menerjemahkan kata pembinaan untuk cabor semua dan KONI harus mengikuti Petunjuk UU, koni juga harus mampu menerjemahkan AD/ART.
“Pemahaman saya sebagai DPRD konteks kata pembinaan bukan saja cabor tapi strukturisasi KONI, kalau anggaran untuk cabor mengapa dikmudora harus lewat koni,”tegasnya lagi.
Dia juga menghimbau kekecewaan KONI jangan dimasukan ke dalam hati untuk kebesaran olahraga di Kabupaten Buton.
“Hibah kewenagan KONI secara totalitas tanpa harus diitervensi oleh siapapun artinya mau digunakan KONI atau dibagi dengan cabor itu hak KONI dengan target prestasi harus tercapai dan penyeelnggaraan sukses,”tandasnya.
