BAUBAU, FAKTASULTRA.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar program pelatihan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) periode tahun 2021 perdana di kota Baubau.
Kegiatan training SKPP dibuka langsung oleh koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin S.Th.I, M.SI disaksikan oleh Wakil Walikota Baubau Laode Ahmad Monianse, para petinggi Bawaslu dan ratusan peserta yang ditandai dengan gema gong di aula Tamimu Nirwana Beach Village, Senin (23/08/2021).
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Afif mengucapkan selamat datang kepada para peserta di program prioritas nasional di masa pemerintahan presiden Jokowi yang digelar di seratus titik di Indonesia.
“Walaupun saat ini kita belum masuk pada tahapan pemilu ataupun pilkada, kegiatan ini diinisiasi untuk mempersiapkan diri para kader dalam pencegahan maupun mempersempit potensi kecurangan pemilu nantinya. Kami sangat menginginkan kader pengawas nanti menjadi aktor yang berteriak lantang menolak politisasi sara. Baik menggunakan agama, suku, dan perbedaan sebagai sesuatu yang membelah bangsa,” tegas Afif.
Afif juga berpesan untuk tetap menanamkan perspektif pengawasan yang dapat memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pilkada.
Ketua Bawaslu propinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum saat diwawancarai awak media menyampaikan kegiatan skala nasional ini mulai berjalan pada tahun 2018 silam. Namun pada tahun lalu kegiatan SKPP dilaksanakan secara daring mengingat kondisi daerah yang dilanda pandemi covid-19.
“Tahun ini Bawaslu kembali gelar SKPP secara tatap muka. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pemuda-pemudi millenial yang ada di daerah untuk memiliki pengetahuan tentang masalah pemilu dan lebih fasih masalah pengawasan termasuk dalam hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti,” jelasnya.
Menurut Hamiruddin, dalam konsep dasar semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan pemilu itu semakin baik, Disebabkan kurangnya anggaran dan kondisi pandemi saat ini maka kuota tahun ini dibatasi hanya dapat diikuti 100 peserta dari tiga kabupaten/kota untuk wilayah Sulawesi Tenggara.
“Nantinya masing-masing trainers diakhir kegiatan ini akan kita mintai kesediaannya untuk menjadi aktor-aktor di daerah asal mereka yang juga menjadi corong Bawaslu untuk ikut memberikan edukasi politik kepada warga agar memiliki pengetahuan yang sama sehingga dapat ikut mengawal proses pemilu dan pilkada 2024 kedepannya,” urainya.
Sementara itu, Wakil walikota Baubau, Laode Ahmad Monianse dalam sambutannya mengatakan Pemkot Baubau mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu guna meningkatkan kualitas mengawal demokrasi di Indonesia.
“Sistem demokrasi dan pemilihan sebenarnya telah lama terjadi di kesultanan Buton pada masa pemerintahan sultan Laelangi yang dirumuskan melalui Undang-Undang Martabat Tujuh. Untuk memilih Sultan pada zaman kesultanan Buton akan digelar secara terbatas oleh golongan tertentu (Kaomu). Prinsip dasar demokrasi inilah yang menjadi benang merah yang menyatukan masyarakat Buton dalam mengawal demokrasi hingga saat ini,” terangnya.
Monianse menambahkan, layaknya sebuah sekolah peserta SKPP nantinya diharapkan akan menjaga nama dan tanggung jawab yang didapat selama masa program dan dapat mengaplikasikan ilmu ke lingkungan masyarakat.
“Saya berharap tanggung jawab tersebut dapat dipegang teguh dan dilaksanakan, karena pada dasarnya karakter masyarakat kepulauan itu bertanggung jawab dan berbakti luhur,” tutupnya.
