BUTON,FAKTASULTRA.ID – Pendaftar program bantuan langsung tunai (BLT) atau Banpres Produktif untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM) membludak, tiga kali lipat di Dinas Koperasi dan UKM Buton.
Sejak banpres ini diumumkan banyak masyarakat yang kemudian mendaftar sebagai pelaku usaha mikro, banyak yang mengajukan surat keterangan usaha, sehingga jumlah pemohon membludak.
” Tahun 2021 ini sebanyak 1000 lebih pemohon bantuan UMKM yang mengajukan permohonan di Dinas Koperasi dan UKM Buton,”beber Kadis Koperasi dan UKM Buton LM Muharram ketika di temui, Selasa (06/07/2021).
Dijelaskannya Program BLT UMKM sejak tahun 2020 lalu sudah dianggarkan untuk pelaku usaha mikro bahkan tahun lalu sebanyak 313 pelaku usaha di Buton yang mendapatkan bantuan namun untuk saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 1000 lebih atau naik tiga kali lipat.
“Kami sekarang sudah menerima data 1000 lebih pelaku usaha mikro dan sudah menyerahkannya kepada BNI selaku bank yang akan menyalurkan bantuan, yang akan mendapatkan bantuan tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada hasil verifikasi Bank,” kata Kadis Koperasi dan UKM LM Muharram.
Bantuan Banpres BLT UMKM dalam rangka pemulihan pelaku usaha mikro yang tertekan akibat pandemi, sejak dilouncing Presiden pada november tahun lalu Buton mendapat kuota 313.
Dia mengatakan usaha usaha mikro di Buton masih menghadapi tantangan berat untuk pulih selama pandemi, sehingga pada tahun 2021 pemerintah kembali menyalurkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta untuk satu kelompok ataupun perorangan.
Dia berharap dengan bantuan dari Pemerintah Rp 2,4 juta disaat situasi pandemi ini semua kelompok usaha di Buton bergerak.
“Kita mau rubah imej masyarakat yang mendapatkan bantuan itu untuk meningkatkan usaha mereka jadi ada juknisnya yang akan dipantau bukan menerima bantuan begitu saja,”ujarnya.
Dia juga mengatakan BNI yang akan melakukan verifikasi, dinas hanya menyodorkan permohonan para pelaku usaha dan rencananya dalam waktu dekat ini pemohon akan menerima bantuan tersebut.
“Sesuai juknis penerima bantuan akan dievaluasi bagaimana pelaksanaan kemandirian mereka,”timpalnya.
