“Sebagai mitra Polres Buton kami mendukung upaya ini. Pada prinsipnya, Zona Integritas merupakan tidak lanjut dari Peraturan Menteri PANRB No.52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM yang ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi di tingkat unit kerja di lingkungan pemerintah,” kata Bupati Buton.
Tujuan dari Zona Integritas ini untuk menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
“Jadi, Zona Integritas itu semacam predikat yang disematkan kepada instansi pemerintah yang bisa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Buton Selatan, H.Laode Arusani, pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan beberapa instansi Buton Selatan mendukung Pembagunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokraksi Bersih Melayani (WBBM).
“Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama cepat terwujud, kami dari Pemkab Buton Selatan,baik Pemerintah,ASN dan seluruh masyarakat Buton Selatan mendukung pembangunan Zi Polres Buton”pungkasnya.
Kapolres Buton,AKBP Gunarko,S.I.K.,M.Si mengatakan pencanangan Zona Integritas untuk memantapkan tekad dan komitmen aparat kepolisian dalam rangka mengawal serta mensukseskan program reformasi birokrasi, demi tercapainya tata kelola pemerintahan bersih, efisien dan melayani masyarakat.
Selain itu lanjutnya pembangunan Zona Integritas ini tentunya dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.
“Kami berharap Zona Integritas di Polres Buton dapat membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, serta berkualitas untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.
