BUTON,FAKTASULTRA.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Ir. La Ode Zilfar Djafar, M.Si mewakili Bupati Buton membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Buton, di anjungan Kantor Bupati Buton, Senin 26 April 2021.
Kegiatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pemda ini mengusung tema “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”.
Dalam kegiatan tersebut, Andri Nurcahyanto, SKM, AAK, selaku Kepala Cabang BPJS Kota Baubau mengatakan forum komunikasi pemangku kepentingan dengan Kabupaten Buton dilaksanakan setahun dua kali. Program JKN Kiss merupakan perwujudan program Nawacita Presiden Jokowi, program nasional yang bersifat strategis.
Pada kesempatan ini, Andri menyatakan beberapa harapan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada BPJS Kesehatan, di antaranya yaitu :
1. Mendorong tercapainya Universal Health Coverage di Kabupaten Buton
2. Melakukan perpanjangan PKS PBPU-BP Pemda Kabupaten Buton sampai dengan 31 Desember 2021
3. Menambah cakupan kepesertaan PBPU-BP Pemda kabupaten Buton bersumber dari Non DTKS dan Non JKN
4. Memastikan seluruh PNS dan CPNS beserta anggota keluarganya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terdaftar ke dalam program JKN KIS.
5. Mendaftarkan P3K/ Honorer di lingkup Pemda Kab. Buton pada program JKN Kiss
6. Memastikan seluruh perangkat desa terdaftar melalui VA Pemda
7. Dan sebagainya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Ir. La Ode Zilfar Djafar, M.Si mengimbau kepada instansi-instansi terkait untuk melengkapi validasi data masyarakat Kabupaten Buton, para ASN dan tenaga kerja Kabupaten Buton untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.
“Dari alokasi anggaran yang kita porsikan sampai dengan 31 Mei 2021. Perlu kita rencanakan kesinambungannya dan kita bicarakan kembali. Semua ketergantungan pada kondisi anggaran di Pemda Buton dikarenakan keterbatasan fiskal. Hal ini terkait beberapa kegiatan penting yang kita persiapkan yaitu Tuan Rumah Porprov 2022 dan kemungkinan Tuan Rumah Jambore Pemuda Indonesia di Tahun 2021. Jadi banyak alokasi anggaran serta pinjaman pembayaran dan lain sebagainya,” jelas Sekda.
Lebih lanjut, Jenderal ASN Buton mengatakan di sisi lain penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat yang perlu dibiayai dari BPJS. Data yang kami peroleh hanya sekitar 10-20 persen. Olehnya itu pemda berusaha mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sehingga belum bisa mencapai UHC.
“Menyangkut seluruh PNS akan diambil datanya di BKD untuk memastikan jumlah PNS, berkaitan dengan iuran-iuran juga sudah ada ketentuannya, perangkat desa masih ada 13 desa yang belum terdaftar,” tutur mantan Asisten II Sekda Kab. Buton ini.
Ia menginstruksikan dalam waktu dekat Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk menyampaikan kepada perangkat desa yang belum terdaftar dapat menyampaikan datanya secepatnya.
Selain itu, dari Dinas Tenaga Kerja lanjut Sekda mewajidkan seluruh badan usaha di Kabupaten Buton untuk segera mendaftarkan badan usahanya dan seluruh tenaga kerjanya.
Pihaknya juga kata Sekda telah melayangkan surat ke sejumlah perusahaan. Demikian juga dengan Dinas Sosial berkaitan dengan data terkini, kiranya bisa diikuti terus untuk memperbaharui data seiring dengan terjadinya perpindahan penduduk, meninggal maupun kelahiran.
Rapat koordinasi ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, H. Djufri. D, SKM, M. Kes., Plt. Kadis Tenaga Kerja, Simiati, S.Sos., Kepala Dinas Sosial, Asnawi Jamaludin, S.Pd., M.Si., Kepala Bappeda, Ahmad Mulia, S.Pt., M.Si., Kadis DPMD Drs. Murtaba Muru, MA., dan Kepala BPKAD Sunardin Dani, SE Plt. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. Nur Iskandar, M.Si., Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda La Juara S.IP., Kepala Bagian Hukum Fakharudin M. Satu, SH. MH.,
