BAUBAU,FAKTASULTRA ID – Sekda Pemprov Sultra Dr Hj Nur Endang Abas membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Kepulauan Buton tahun 2021 di Hotel Zenith Baubau, rabu (10/03/2021).
Sekda yang mewakili Gubernur Sultra H Alimazi sangat mengapresiasi pelaksanaan RUPS PD BPR Bahteramas yang cukup membanggakannya.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap pelaksanakan RUPS sebagai upaya untuk memantapkan kinerja seluruh jajaran BPR Bahteramas khsusnya pada BPR Bahteramas Buton, Baubau, Butur, Wakatobi,Mubar dan Muna,”ujarnya.
Kata dia RUPS kali ini berbeda dimana tahun sebelumnya dilaksanakan pada setiap BPR di 12 kabupaten/kota namun pada saat ini agar lebih efien dan bagian dari konsolidasi untuk melakukan penggabugan dan peleburan BPR sehingga dilaksanakan dua tahap saja, di wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
“Alhamdulillah semua pelaksanaan RUPS berjalan dengan baik,”bebernyà.
Dia menyebut RUPS ini tidak lain untuk mengevaluasi kinerja 2020 selanjutnya untuk mengesahkan rencana bisnis 2020 di BPR Bahteramas masing-masing, tentunya akan memutuskan dan menghasilkan keputusan strategis demi kemajuan BPR Bahteramas khsusnya BPR Bahteramas yang masih berstatus dalam pengawasan dan statusnya masih lemah.
“Yang statusnya sehat ini bagian dari upaya kita semua agar BPR Bahteramas lebih baik lagi, dan yang sudah sehat dapat meningkatkan kinerja masing-masing,”
Dia menambahkan ada beberapa hal yang dapat menentukan kinerja dari BPR pertama faktor Modal, manajement,sarana dan fasilitas kerja, sdm, tegnologi dan sistem informasi serta kualitas pelayanan dari BPR Babteramas.
Selaku pemegang saham pengendali, dia berpesan kepada dewas dan seluruh jajaran BPR Bahteramas untuk terus melakukan berbagai inovasi, meningkatkan kinerja dan memperbaiki manajemen agar apa yang diharapkan BPR yang kuat, sehat dan BPR sebagai partner dari UMKM dan masyarakat secara keseluruhan dapat dilaksanakan dan dapat diwujudkan.
“BPR Bahteramas harus menjadi lembaga keuangan yang terpercaya, kredibel dan dipercaya masyarakat, Kami sebagai pemegang saham pengendali berharap kepada semua yang terkait agar dapat meningkatkan kinerjanya,”harapnya.
BPR Bahteramas harus berlomba memperbaiki kiberjanya agar menjadi patner pemerintah kabupaten kota/kota.
Dia juga berharap kepada bupati / wakikota agar dapat menempatkan dananya di PD BPR Bahteramas.
“Mohon kiranya ada penempatan dana seperti TPP atau sertifikasi di PD BPR Bahteramas, saya harapkan pada seluruh jajaran direksi agar agar meningkatkan kinerjanya terus kreatif, tumbuh dan berkembangnya BPR terletak pada anda untuk membawa BPR bahteramas menjadi lebih baik,”katanya.
Program PD BPR Bahteramas sejalan dengan program Gubernur Sultra malalui program Garbarata dengan lima program utama diantaranya sultra emas, beriman dan beradat, sultra cerdas, produktif serta sultra sehat.
Dia juga menyampaikan terimakasih atas dukungan pemkab/kota selama ini sudah menempatkan dananya dan kembali meminta agar kepala daerah menempatkan dana yang ada pada OPD di BPR sehingga UMKM di kepulauan lebih berkembang dalam mengembangkan produk unggulan daerah sesuai harapan bersama.
Kepala Perbarindo Sultra Ahmad mengatakan RUPS pada PBR Bahteramas untuk kinerja di Kepulauan mesti ditingkatkan lagi mulai dari parameter rasio keuangan karena dasar menyalurkan kredit dari keuangan yang ada.
“Setelah pemaparan di RUPS direksi meminta kepada para pemegang saham kepala daerah agar memberikan ruang kepada BPR untuk menempatkan dananya misalkan TPP atau sertifikasi,”ujarnya.
Dia mengatakan untuk lima PD BPR Bahteramas di Kepulauan di PD BPR Bahteramas Wakatobi penyumbang laba terbesar dimana Pemda ikut menyertakan dananya, setelah itu Baubau, Muna, Butur, dan Buton.
“Mudah-mudahan tahun depan BPR Bahteramas semakin berkembang,”ujarnya
Hadir saat RUPS PD BPR Bahteramas diantaranya Walikota Baubau Dr H AS Tamrin, Bupati Buton drs La Bakry M.Si, Wakil Bupati Walotobi, Wakil Bupati Butur, Ketua OJK M Fredi Nasution, Direksi PD BPR Bahteramas, Asisten II Pemprov Sultra, Kepala Biro Ekonomi, Ketua DPRD wilayah Kepulauan se- Sultra dan Wakil Ketua DPR, Sekda, Kepala OPD.
