Memberitakan Dengan Fakta
BUTON  

Lima Fraksi DPRD Setujui Nota Keuangan Bupati Buton Namun Dengan Catatan, Ini jawaban Bupati

Lima Fraksi DPRD Setujui Nota Keuangan Bupati Buton Namun Dengan Catatan, Ini jawaban Bupati
Lima Fraksi DPRD Setujui Nota Keuangan Bupati Buton Namun Dengan Catatan, Ini jawaban Bupati
Sidang paripurna jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD Buton, di ruang rapat kantor DPRD Buton rabu (16/12/2020).

BUTON,FAKTASULTRA.ID – Lima fraksi DPRD Buton menyetujui nota keuangan Bupati Buton tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda namun seluruh fraksi menyetujui dengan catatan dan masukan.

Lima fraksi tersebut diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Amanat Nasional Demokat untuk Buton lebih baik, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi Kebangkitan Persatuan Indonesia.

Ketika menjawab pemandangan fraksi Bupati Buton La Bakry dalam sambutannya yang di bacakan Asisten III Setda Buton Laode Muhidin menyampaian nota keuangan APBD tahun 2021 telah disampaikan masukan dan pemandangan umum fraksi merupakan hal yang sangat penting.

“Pandangan umum fraksi karya perjuangan Indonesia, Fraksi Amanat Nasional Demokrat untuk Buton lebih baik, fraksi nasional demokrat, fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi kebangkitan persatuan Indonesia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran DPRD Buton pada APBD 2021,”ujarnya rabu (16/12/2020).

Kata dia Kritikan dan tanggapan yang bersifat konsumtif dari DPRD Buton atas penyusunan APBD Kabupaten Buton merupakan perwujudan kerja sama antara eksekutif dan legislatif guna mempercepat tercapainya cita-cita bersama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah kabupaten.

Salah satu sarana atau Wahana dalam mengatasi persoalan yang belum terselesaikan yaitu dengan memperhatikan tanggapan dan masukan yang sifatnya konstruksi dari anggota dewan.

Untuk itu lanjut dia pada kesempatan ini Pemerintah Daerah Memberikan penjelasan terhadap pandangan fraksi diantaranya

  1. penyusunan APBD 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 24 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran dalam satu tim dalam penyusunan harus sejalan dengan prestasi yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah dan mempertimbangkan hal-hal yang terkait tingkat pertumbuhan inflasi kondisi sosial serta recovery ekonomi akibat dampak covid 19 dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat.

“Dengan harapan apa yang telah direncanakan dapat memicu kinerja dengan sasaran yang tepat dan akuntabel selesai RPJMD melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tetap konsisten peningkatan SDM pada sektor pendidikan kesehatan hal ini diwujudkan dengan alokasi anggaran cukup bagi sektor sektor terkait dalam peningkatan kualitas sdm dan peningkatan daya saing Daerah seperti tanah pertanian nelayan air bersih pendidikan kesehatan terhadap pariwisata di manfaatkan berbagai Potensi alam dan budaya yang ada di Kabupaten Buton,”ujarnya.

  1. pembiayaan pembangunan masih mengandalkan dana transfer pusat, PAD belum dapat berkontribusi secara maksimal dan pemerintah terhadap optimalisasi berbagai sumber pendapat melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun intensifikasi melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan potensi aspal salah satunya potensi unggulan yang dimiliki, mendapat dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2001 Hal ini tentu menjadi peluang yang harus diselesaikan dengan beban tertentu.

  1. masukan terhadap sumber-sumber pendapatan alternatif merupakan masukan yang cukup baik untuk mendukung daerah melalui CSR ( corporate social responsibility ) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL hal ini telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang penilaian kesehatan sosial dengan adanya kebijakan pendukungan pemanfaatan CSR/ TJSL merupakan salah satu solusi yang bisa diintegrasikan dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan.
  2. Pemerintah daerah melalui pendampingan KPK setiap tiga bulan melakukan evaluasi senantiasa menekankan pada upaya mencegah kebocoran pendapatan baik bersumber dari pajak retribusi daerah

5 DAK bagian dari dana transfer yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah pelayanan umum pemerintahan.

6 sektor pendidikan pemerintah daerah melalui sektor ini dalam pengelolaan tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan dengan ketersediaan tenaga guru dan pendidik yang ada di setiap jenjang pendidikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja,

  1. pada sektor kesehatan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan RSUD Buton senantiasa berupa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
  2. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan potensi potensi wisata sudah tentu menjadi target dengan peningkatan infrastruktur, terus diupayakan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan dukunnga fasilitas internet yang baik.
  3. dalam rangka mewujudkan Porprov tentunya daerah melakukan pembinaan olahraga maupun pada atlet yang menjadi pendukung, alokasi anggaran sangat terbatas tersebut tentunya diharapkan dapat menjawab sebagian dari berbagai masalah dengan telah Berharap ada dukungan penuh dari provinsi itu menghadapi Pekan Olahraga pervinsi.

Selain itu pemerintah daerah melakukan penataan perkotaan modern dan sehat melalui drainase, perbaikan sekolah dan berbagai tempat asrama atlet dan hal lain yang mendukung.

  1. penerimaan P3K tahun 2021 minimal memenuhi beberapa syarat utama diantaranya guru yang terdaftar di Dapodik, belum pernah mengajar dan memiliki strategi pendidikan, tenaga honorer K2 yang masih mengajar maupun yang tidak mengajar lagi tetapi masih terdaftar dalam database BKN.
  2. merupakan kewenangan pimpinan dalam hal ini kepada Tuhan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku namun manakah terjadi selama pelaksanaan Pilkada pasangan beberapa menit adalah untuk depresi pada masa mendatang

12 rencana pemerintah daerah untuk membangunkan Politeknik Kelautan dan Perikanan, akan diupayakan sampai rencana tersebut diwujudkan oleh pemerintah pusat
“demikian jawaban pemerintah atas pandangna umum fraksi, terhadap dukungan pelaksanaan perencanaan APBD,”tutupnya.

Sidang di pimpin Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH, Wakil Ketua I DPRD Buton Laode Rafiun S.Pd, dihadiri para kepala OPD dan anggota DPRD Buton, rabu (16/12/2020).

Tinggalkan Balasan