BUTON,FAKTASULTRA.ID – Puluhan massa dari Aliansi Rakyat menggugat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Buton pasalnya sejak 2018 PT Wika Bitumen dinilai tidak pernah memberikan Program pemberdayaan masyarakat (PPM/CSR) kepada masyarakat di Desa Banabungi.
“Sudah hampir dua bulan dimintakan agar PT Wika memberikan csr sesuai tuntutan warga namun tidak pernah disahuti,”ujar Saeful Anwar jendral lapangan aliansi rakyat menggugat senin (23/11/2020).
Kata dia kendati sudah bersurat di pusat namun ada upaya PT WIKA Bitumen di Buton yang menghalang-halangi masyarakat untuk menemui direktur pusat dari PT Wika.
Dijelaskannya sejak 2018 warga sudah menyurakan agar PT Wika memberikan csr kepada masyarakat desa Banabungi namun hal itu tidak direalisasikan hingga saat ini padahal warga sudah bersurat.
“Itu bentuk eksploitasi manusia dan pembodohan terhadap masyarakat di Kabupaten Buton ketika munculnya Permendagri tahun 2020 jelas menyatakan perusahaan wajib memberikan csr kepada warga setempat,”ujarnya lagi.
Malahan dinilainya kehadiran PT WIKA Bumitumen menguntungkan orang-orang yang berada di Jakarta.
“Problemnya sejak serah terima dari PT SAKA ke PT Wijaya Karya bitumen itu belum ada sosialisasi Program pemberdayaan masyarakat atau CSR padahal sebelum keluar izin keluar usaha pertambangan atau pertambangan khusus itu wajib mensosialisasikan ke warga, secara tidak langsung ada pemalsuan tandatangan karena dasar regulasi perusahaan wjaib mengkonsultasikan apa yang di minta masyarakat sekitar tambang,”katanya.
Hal senada juga dikatakan korlap aksi lainnya Ucok, menurut dia PT WIKA tidak pernah memberikan csr kepada warga desa Banabungi.
Untuk itu kepada Bupati Buton Drs La Bakry M.Si ia meminta agar tujuh tuntutan warga segera disahuti pihak perusahaan diantaranya retribusi Rp 1000 perton, penambahan lampu penerangan pada pelaku usaha di Kali Biru, Bea siswa bagi warga kurang mampu dan berprestasi, insentif kepada perangkat mesjid Rp 2,5 juta perbulan, sunatan massal, program bantuan sarana publik dan tenaga kerja harus memprioritaskan dari pribumi.
Menanggapi hal tersebut Bupati Buton yang menemui massa di dampingi Kadis Pendapatan drs Laode Aeta, Kadis Perhubungan Nasbah SE dan Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH, menyampaikan akan membentuk tim guna menemui perusahaan untuk menindak lanjuti permintaan warga Banabungi.
Namun ia juga mengingatkan agar permintaan warga tidak membebani perusahaan hingga berdampak pada harga penjualan aspal nantinya pasalnya aspal buton dikenal harganya murah dan berkualitas.
“Jangan sampai permintaan ini membebani perusahaan sehingga berdampak pada harga aspal nanti,”ujarnya ketika menemui massa.
Dia mengatakan perjuagan untuk mengembalikan Aspal Buton supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri tidaklah mudah sejak kepemimpinan Bupati Umar Samiun dan sekarang sudah ada tanda – tanda aspal akan digunakan di seluruh Indonesia.
” Selama ini kita lihat hanya jual jual dan jual tapi dampaknya di kita belum terasa meskipun juga setiap tahun kita dapatkan dana bagi hasil, tahun ini PAD dari sektor pertambangan sebesar Rp 7 miliar itupun bukan hanya dari aspal tapi ada juga dari nikel,”bebernya.
Berkaitan dengan beberapa permintaan yang disampaikan itu nanti akan bicarakan dengan menajemen karena perusahaan juga memberikan ppm/csr di desa Montowu lokasi tambang.
Selain itu dia juga meminta agar masyarakat meningkatkan pengetahuannya sehingga perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja dari luar.
Dia berharap agar masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah agar nantinya pemanfaatan aspal secara nasional dapat teralisasi sehingga memberikan PAD untuk daerah.
