BUTON,FAKTASULTRA.ID – Bupati Buton Drs La Bakry M.Si menerima Kunjugan Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat Menkopolhukam Irjen pol drs Armed Wijaya MH, di kantor Bupati Buton, jumat(13/11/2020).
Kunjungan tim Menkopolhukam dalam rangka monitoring dan koordinasi antisipasi deteksi dini kerawanan permasalahan pertambangan dan obvitnas di Kabupaten Buton.
Ketika menyampaikan sambutannya Deputi V Bidang koordinasi keamanan ketertiban masyarakat Menkopolhukam Irjen pol drs Armed Wijaya MH mengatakan tugasnya beserta rombongan untuk mendeteksi dini gangguan keamanan secara umum sehingga dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kemenkopolhukam mengunjungi Buton.
“Pada prinsipnya di Menkopolhukam mana kala ada hal-hal yang terjadi di daerah yang tidka bisa diselesaikan menjadi kewajiban Menkopolhukam untuk segera menyelesaikan jangan sampai mengganggu, tanpa keamanan pembangunan tentu tidak bisa berjalan dengan baik,”katanya.
Khususnya di Sultra lanjut dia berkaitan dengan pertambangan yang ada di kabupaten Buton potensi satu-satunya yang paling potensial tambang aspal, pemerintah daerah bupati sudah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi aspal dapat diberdayakan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk negara Indonesia dan masyarakat.
“Tentunya kedepan kami yakin dan percaya SDA aspal yang cadangannya terbesar di dunia berpotensi akan menjadi ajang perebutan dan akan menimbulkan potensi gangguan keamanan sehingga dari sekarang kita akan berupaya agar harapan bupati dan masyarakat dapat diwujudkan,”katanya lagi.
Diapun berharap proses tambang yang ada sekarang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat di kelola pemerintah daerah sehingga mendapatkan kontribusi yang maksimal dari hasil tambang.
Dia mengatakan akan membantu pemerintah daerah menyampaikan kepada Menkopolhukam Mahmud MD agar kiranya dapat memberikan keputusan beberapa Iup yang akan berakhir dapat dikelola pemerintah daerah.
Namun dia juga mengingatkan agar semua kebijakan nantinya tidak ada hambatan di masyarakat pasalnya banyak terjadi dimana – mana penolakan masyarakan dan ini akan menghambat inverstasi di daerah.
“Ada satu inverstor setelah mengeluarkan biaya ternyata ada penolakan dari masyarakat sehingga hasil tambang tidak bisa dikeluarkan hal ini harus disosialisasikan kepada masyarat, forkopimda agar tidak menghambat dan hingga menimbulkan konflik,”harapnya.
Potensi yang ada ini dan terbatas dapat betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin di masyarakat kabupaten Buton.
Bupati Buton La Bakry ketika menyampaikan paparannya mengatakan aspal di Buton satu-satunya yang menjadi andalan sejak zaman kesultanan dulu, menyimpan 80 persen cadangan aspal dunia sayangnya belum memberikan kontribusi yang maksimal padahal jika dikelola maksimal akan beri kontribusi yang luar biasa bukan Buton saja tapi Indonesia.
Kata dia daerah penghasil aspal di Buton muliai dari Lasalimu hingga kabungka 74×70 km, ada bilion rupiah jika dimanfaatkan sebaik mungkin. “Saat pengukuran di Lasalimu Selatan di bor 1000 kilometer masih aspal,”katanya.
Untuk itu iapun berharap agar IUP yang akan berakhir dapat dikelola pemerintah daerah apalagi sesuai intruksi presiden aspal sebentar lagi akan buming jika di pakai secara nasional.
Sesuai arahan Presiden melalui Pak Luhut pada tahun 2021 dengan dikeluarkan aturan Mentri seluruh daerah wajib menggunakan aspal buton.
“Apa yang menjadi harapan masyarakat aspal ini jangan lagi kita impor,”katanya.
