BUTON,FAKTASULTRA.ID – Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Yudi Prabangkara mengatakan semua daerah di Indonesia wajib gunakan aspal Buton jika tidak akan ada sanksinya.
Hal itu diungkapkannya ketika ditemui usai menggelar Rapat koordinasi bersama Bupati Buton, Tentang Aspal Buton yang dilakukan secara virtual, di Anjungan Kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks Perkantoran Pembkab Buton, rabu (25/11/2020).
Rombongan Kemenko Marves dipimpin langsung Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Yudi Prabangkara mengatakan seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia wajib menggunakan aspal buton sesuai dengan ketentuan Permendagri No 4 tahun 2020.
“Itu sudah ada di Permendagri, sudah ada regulasinya Permendagri no 4 tahun 2020 tentang penyusunan program dan anggaran belanja daerah disitu sudah ditekankan untuk menggunakan aspal Buton bagi setiap daerah,”ujar Yudi ketika ditemui usai memimpin rapat di Kantor Bupati Buton, rabu (25/11/2020).
Kata dia dalam Permendagri no 4 tahun 2020 tentang penyusunan program dan anggaran belanja daerah disitu sudah ditekankan untuk menggunakan aspal Buton, jika sudah ditekankan dan ditetapkan dalam peraturan dan tidak diindahkan para kepala daerah di Indonesia tentu akan dikenai sanksi.
” jika ada yang tidak menggunakan aspal Buton tentu ada sanksinya ini sangat penting,”katanya.
Kata dia saat ini Indonesia dalam masa memulihkan ekonomi akibat pandemi melalui program melalui PEC salah satunya kontribusi PUPR dengan cara menggaplikasikan aspal Buton untuk digunakan di seluruh Indonesia.
Sehingga kunjungannya kali ini untuk melihat beberapa hal yang sangat penting dan memastikan Buton siap memasok aspal dan semua produknya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dikoordinir kementrian PUPR.
“Kepastian sudah di dapatkan walaupun nanti angka pasti akan didetilkan kemudian tetapi secara ekalusif sudah disampaikan Bupati jika Buton siap untuk memasok aspal Buton yang kita banggakan untuk bahan baku pembangunan infrastruktur terutama jalan,”ujarnya.
Dia menjelaskan kesiapan dari Industri pertambangan yang sudah dikunjunginya baik data dan lapangan potensinya dinilainya sangat besar dan harus diupayakn untuk ditambang dengan baik dan benar mengikuti kaidah.
Kedua kesiapan dari industri pengolahannya sudah siap baik di Buton sendiri maupun di daerah lain sebagai contoh Surabaya yang sudah membangun dan merencanakan menghasilkan produknya untuk saat ini atau 2021, begitu juga Wika bitumen, kartika prima abadi dan industri kecil yang disuport perguruan tinggi ITS dan ITB berencana menghasilkan produk.
“Para prosuden sudah ada, seperti ada Wika Bitumen, Kartika Prima Abadi. Ada juga industri kecil yang disuport oleh beberapa institusi pendidikan, seperti ITS dan ITB telah merencanakan untuk berproduksi.. Produk ini semakin terkonfirmasi sekarang karena ada kebutuhan yang rill dan sudah disampaikan Kementerian PUPR bahwa akan mengutamakan produk dari aspal Buton,” ucapnya.
Dia juga menyebut kualitasnya aspal Buton dari hasil penelitian sudah diketahui baik dari sisi teknis laboratorium pengujian maupun dari hasil aplikasi selama ini terbukti layak dipakai dan sesuai dengan regulasi atau persyaratan.
Untuk Produksinya lanjut dia yang dijanjikan asosiasi produsen aspal sebanyak 700.000 ton tetapi ia melihat kapasiptas produksi dari pabriknya sebetulnya belum maksimal jadi bisa ditingkatkan.
“Secara gradual akan dilakukan identifikasi lagi apakah kebutuhanya hanya 700 ribu ton atau berkembang dari tahun ke tahun, planing ini perlu agar menjadi acuan bagi pemda, kementrian untuk mengalokasikan anggaran dan semua pihak baik pemda merencanakan pembangunannya,”bebernya.
Saat ini dikatakannya aspal Buton sudah diangkut ke Banjarmasin, bahkan NTT sudah melakukan pengadaan aspal buton untuk pengembangan aspal disana, tinggal di Buton memaksimalkannya karena potensinya masih cukup untuk dikembamgkan.
Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Pengembangan Aspal Buton Indoensia (ASPABI), Dwi Putranto. “ASPABI memiliki 16 anggota produsen aktif. Seluruh kapasitas produksi anggota ASPABI telah membuat program. “Jadi angka 700 ton itu adalah sepertiga dari kapasitas tahunan. Jadi kami tidak berbicara langsung pada angkat 100 persentapi dilakukan secara bertahap,” katanya.
Mengementari kualitas Aspal Buton, Ketua Asosiasi ini mengaku kualitas Aspal Buton sudah terbukti memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan aspal minyak. “Sebagai informasi aspal minyak itu didapat dari kilang minyak bumi. Aspal buton adalah aspal alam yang ada di Buton dan terbukti kuat kualitas jauh lebih tinggi disbanding aspal minyak. Pengakuan itu bukan hanya dari Indonesia, tapi negara-negara lain sudah mengakui keunggulan Asbuton yang bisa digunakan dari jalan desa sampai jalan tol,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi mengatakan Buton siap mensuplai dan mengelola Aspal Buton. “Aspal Buton telah terbukti memiliki kualitas yang tinggi dengan kandungan 99% Aspal Murni dan aspal kita sangat melimpah,” katanya.
Rombongan Kemenko Marves dipimpin langsung Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Yudi Prabangkara. Asisten Deputi juga menyertakan Kabid Pengembangan Kawasan Industri Kemeko Marves, John Tambun, Kabid Industri Bahan Baku Kemenko Marves, Supardiono, Analis Infrastruktur Kemenko Marves, Ronald Simanungkalit, Ketua ASPABI, Dwi Putranto, Kartika Prima Abadi, Irwan Hermanto, Wika Bitumen, Sri Mulyono, dan Ari, PUPR, Madi Hermadi, Aceng Maulana dan Ilman Farid serta Sekdin SDM Prov Sultra, Ridwan Botji,
Rombongan diterima Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi didampingi Wabup Buton, IIs Elianti, Sekda Buton, Ir La Ode Zilfar Djafar, MSi, Asisten Adminsitrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi serta OPD terkait lingkup Pemkab Buton,
Rombongan Kemenko Marves berkunjung ke Buton selama dua hari sejak selasa-rabu untuk meninjau dan memastikan secara langsung kesiapan Buton dalam memenuhi kebutuhan aspal secara nasional.
Sementara yang mengikuti secara virtual di antaranya, Pihak Kemenko Marves lainnya, Pihak PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Dinas ESDM.
