BUTON,FAKTASULTRA.ID – Wakil Bupati Buton Iis Elianti dan Sekda Buton Ir Laode Zilfar Djafar M.Si Pimpin rapat penyerapan anggaran OPD, dari laporan kepala OPD rata-rata serapan anggaran diatas 60 persen lebih, rapat digelar di dikantor Bupati Buton senin (12/10/2020).
Sekretaris Daerah Ir. La Ode Zilfar Djafar, M.Si mengatakan harus ada langkah-langkah percepatan realisasi fisik dan anggaran pembangunan untuk dapat segera dinikmati oleh masyakarat Kabupaten Buton. “Lakukan langkah-langkah percepatan agar tidak mendapat sanksi seperti pemotongan anggaran akibat terlambat dari batas waktu yang ditentukan”, tegasnya. Menurutnya, batas waktu penyetoran SPJ pada tanggal 13 Desember 2020, sehingga para Kepala OPD harus serius dan mempercepat progress kegiatan dan pengadaan barang dan jasa di triwulan IV ini.
Sekda Buton meminta agar seluruh SKPD memaparkan anggaran yang di kelolahnya sehingga dapat dievaluasi berapa besar serapan anggaran setiap SKPD.
“Saat ini bulan oktober, serapan anggaran daerah paling tidak sudah 50 persen sehingga target dapat tercapai,”ujarnya.
Sekda juga meminta agar setiap OPD membuat inovasi untuk kemajuan di OPD dan daerah pasalnya inovasi daerah juga mempengaruhi TMT daerah.
Beberapa yang menjadi atensi diantaranya inovasi pada Litbang, pengerjaan proyek pada dinas PU Buton,Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan dan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di minta untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak di bawah umur.
“Tingkat kekerasan seksual pada anak di Buton sangat tinggi, sejak awal yang saya sudah sampaikan agar tingkatkan sosialisasi pencegahan,”kata Sekda.
Selain itu Sekda Buton juga meminta agar setiap OPD mempercepat seluruh kegiatan yang dilaksanakan setiap OPD sehingga anggaran yañg disiapkan dapat terealisasi secara keseluruhan.
Wakil Bupati Buton Iis Elianti juga mengatakan hal yang sama meminta seluruh SKPD agar segera melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sehingga target yang akan dikerjakan tercapai.
Iis Elianti menuturkan untuk dinas-dinas yang persentase serapan anggarannya masih di bawah target untuk menyampaikan di pimpinan permasalahan yang dihadapi agar mencapai target yang ditentukan. “Lakukan monitoring di masing-masing dinasnya sampai di mana pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai untuk dilakukan langkah-langkah percepatan. Tingkatkan kinerja dan laporkan”, pungkasnya.
Lebih lanjut, politisi PAN ini menegaskan untuk tahun 2021mendatang, setiap kepala OPD untuk wajib melaporkan kinerja masing-masing perbulan dan pertriwulan termasuk kendala-kendala dihadapi untuk dicarikan solusi terbaik. Selain itu, Wakil Bupati menegaskan pelaporan APIP oleh Inspektorat harus diperhatikan oleh Para Kepala OPD.
Pemaparan serapan anggaran diikuti semua kepala OPD dimulai dari Dinas perpustakaan,Kominfo, Perizinan, Perkim, Dinas transmigrasi,BKKBN, Pariwisata, Dinkes,DPPPA, disnaker, PU,Diknas, Bappeda, Pertanian, ketahanan pangan, Dispora, UKM koperasi, Pemadam, Dispenda, Perizinan, Litbang, Kesbang, Dinsos, BPBD, RSUD.
Beberapa OPD sudah melampaui target hingga 85 persen untuk serapan anggaran namun ada beberapa diantaranya akan dicapai diawali november sesuai kontrak yang telah disepakati dan pada akhir november semua OPD sudah mencapai targetnya hingga 100 persen.
