BUTON,FAKTASULTRA.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dan DPRD Kabupaten Buton mengelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buton pada rabu (14/10/2020).
Rapat Dipimpin Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH, Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun, Tampak hadir dalam Rapat ini Asisten II Setda Buton Tohir SE, Kepala Bappeda Buton Ahmad Mulia Spt M. Si, dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Buton.
Anggota Banggar DPRD Buton Hanafi menyampaikan banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan yang belum terealisasi diharapkan pemerintah daerah dapat segera merealisasikannya.
Sehingga ia meminta agar penggunaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 di porsikan anggaran Rp 200 juta untuk reses anggota, agar aspirasi yang belum terealisai minimal dapat terjawab saat reses.
“Paling tidak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan pemerintah daerah dapat dibantu saat reses anggota DPRD,banyak hal yang menjadi aspirasi masyarakat belum dilakukan,”ujarnya lagi.
Oleh karena itu, lanjut Hanafi lagi, pemerintah daerah memberikan porsi anggaran untuk reses 25 anggota DPRD Buton sekitar Rp 200 juta perorang, itu bisa dimanfaatkan atau dibagi untuk kegiatan yang diusulkan masyarakat.
“Visi misi Bupati Buton belum terakomodir secara keseluruhan, ini keluhan masyarakat yang bukan diadakan DPRD,”ujarnya.
Maulana politisi Gerinda menyarankan agar haluan pembangunan daerah sesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah, ia juga berharap agar pemerintah daerah berpikir bagaimana meningkatkan PAD.
“Kita pikirkan bagaimana Buton maju agar memberikan PAD salah satunya bagaimana membangun sektor wisata sebagai icon yang bisa mengahasilkan PAD,”katanya.
Kalau anggaran hanya dari DAU bersumber luas wilayah jumlah penduduk itu uang rakyat murni akan terbatas makanya pembahasan APBD 2021 harus fokus sesuai dengan haluan pembangunan daerah di Buton sehingga bisa memajukan daerah.
Politisi Golkar La Sydu juga menyampaikan hal senada agar arah pembangunan daerah disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah utamanya pada dinas Pariwisata.
“Anggaran 2021 tolong diarahkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan,”bebernya.
Dia juga berharap agar pembangunan di daerah berpihak kepada kepentingan rakyat untuk pembangunan daerah dan anggaran difokuskan pada kepentingan masyarakat.
Farid Bachmid menyampaikan agar kinerja OPD di evaluasi jika ada OPD yang tidak maksimal dalam memaksimalkan anggaran daerah.
“Evaluasi OPD yang tidak maksimal dalam bekerja,”harapnya.
La Subu juga menyampaikan agar pelaksanaan pembangunan harus merata di setiap desa/kelurahan agar rasa keadilan pada masyarakat utamanya pembangunan merata.”Kalau ada desa yang tidak mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya mendingan dilebur kembali pada desa sebelumnya,”katanya.
Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun S.Pd mengatakan dari kesimpulan hasil rapat banggar pada dasarnya DPRD menilai evaluasi rancangan APBD tentang Perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah 2020 sudah selesai, namun DPRD mengharapkan dan menegaskan agar hasil evaluasi mendatang harus disertakan dengan hasil tindak lanjut yang dilakukan Pemda berkenaan dengan saran dan masukan dari hasil telaah Pemerintah Provinsi.
Kedua DPRD melihat dalam rancangan APBD Perubahan yang telah ditelaah pemerintah Provinsi bila ada kesesuaian RPJMD maupun KUA PPAS dan APBD perubahan kedepan dalam penyusun anggaran 2021 DPRD menegaskan untuk dilakukan sinkronisasi antaran RPJMD,KUA PPAS dan APBD yang dimaksud.
Ketiga DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar temuan DPRD di lapangan baik dalam reses maupun temuan anggota DPRD untuk menjadi perhatian agar diproyeksin dalam APBD bila belum masuk dalam perencanaan daerah.
“Temuan DPRD itu jika ada yang mendesak maka harus diprioritaskan dalam pembangunan daerah karena ini permintaan masyarakat,”ujar Rafiun.
Keempat DPRD mengaharapkan agar dalam pembahasan 2021 agar lebih baik lagi maka proses pembahasannya untuk memasukaan KUA PPAS sebelumnya karena pada prinsipnya RKA sudah tertuang dalam KUA PPAS sehingga DPRD dapat mempelajarinya juga.
Ketua DPRD mengatakan apa yang telah disimpulkan Wakil Ketua DPRD agar menjadi perhatian pemerintah daerah, dan beberapa dinas yang tidak mendapatkan tambahan anggaran dari pusat dievaluasi kembali sehingga memacu OPD agar mendapatkan program dari provinsi maupun dari pusat.
Kepala Bappeda Buton Ahmad Mulia menyampaikan semua yang menjadi masukan anggota DPRD terkendala pada anggaran yang ada.
“Masukan dewan tetap menjadi perhatian di Bappeda dan Keuangan namun daerah belum punya penghasilan cukup besar untuk bisa menjawab inovasi – inovasi tersebut,”katanya.
Katanya seluruh masukan akan masuk di KUA PPAS namun sumber pendanaan menjadi keterbatasan pemerintah daerah sehingga inovasi yang dilakukan tidak maksimal.
Disisi lain Asisten II setda Buton Tohir SE yang mewakili Bupati Buton menyampaikan seluruh masukan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah hanya saja keterbatasan anggaran jadi kendalanya namun akan dilihat skala prioritasnya.
“Hari kita membahas hasil kesepakatan berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi tidak ada masalah hanya ada satu item kegiatan yang tidak k sinkron antara RPJMD, LKPD serta KUA PPAS dan draf Perda tentang APBD Perubahan 2020, namun dari semua Anggaran perubahan tidak ada masalah, terkait masukan DPRD tetap akan jadi perhatian pemerintah daerah,”katanya.
Untuk peningkatan PAD lanjut dia salah satu yang akan digenjot dari sektor pariwisata namun diakuinya untuk peningkatan PAD sektor Pariwisata harus didukung sarana dan prasarana yang memadai pasalnya ini menyangkut retribusi berbeda dengan pajak.
Ia menambahkan pada tahun depan pemerintah masih menunggu pedoman anggaran 2021 dan nanti akan dilihat arahnya kemana.” Yang pasti tetap mengacu visi dan misi pemerintah daerah,”tutupnya (adv).
