BUTON,FAKTASULTRA.ID – Aksi penolakan Omnibus Law cipta kerja disahuti DPRD Buton, tuntunan mahasiswa menolak Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) saat aksi demo di depan Kantor DPRD Buton, senin 19 Oktober 2020.
Ketua DPRD Buton Hariasi Salad dan Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun bersmaa anggota menegaskan komitmen tersebut, saat menerima para pendemo di kantor DPRD Buton, Senin 19 Oktober 2020.
Sebelum membuat kesepakatan para mahasiswa melakukan orasi di kantor DPRD Buton, Mahasiswa menolak Omnibus law uu cipta kerja.
Salah satu korlap aksi dari IKKMAPAS, Candra mengatakan mahasiswa meminta kepada DPRD Buton untuk bergabung menolak omnibus Law UUR cipta kerja pasalnya tidak sesuai degan sesuai dengan aturan pancasila dlm negara indonesia ini,
” Mahasiswa tidak menerima adanya Omnibus Law di Daerah Buton ini,”ucapnya.
Untuk itu mahasiswa meminta ke pada DPRD Buton menolak uu cipta kerja jika tidak mampu memenuhi amanat dari masyarakat silahkan mundur diri dari jabatannya.
” Dan jika hari ini harus ada salah seorang dari kami yang akan di korbankan maka kami bersiap maju bersama – sama demi untuk membela kebenaran dan keadilan di Negara ini,”ucapnya lagi.
Ketua Komisariat HMI Muhammad Sadam mengatakan jika temuan dari mahasiswa uu omnibus law tidak memihak kepada masyarakat. “negara kesatuan republik indonesia ini adalah bangsa yg beradab dan lambang bangsa indonesia adalah bhineka tunggal ika bukan boneka buatan pemerintah,” Ucapnya.
Ketika menerima massa Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun mengatakan dewan perwakilan rakyat daerah kab.Buton mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mahasiswa yang sangat memiliki jiwa nasionalis menolak uu cipta kerja.
“Sebagaimana melihat keputusan omnibus law bahwa UU cipta kerja seluruh Indonesia rata – rata menolak terkait dengan adanya UU cipta kerja ini,”ujar Ketua PAN Buton ini.
Namun ia memberikan pandangan tentang omnibus law dimana harus melihat apa yang terkandung di dalam omnibus law itu, tapi jika merugikan masyarakat kabupaten Buton tentu akan menolak omnibus law itu.
“DPRD sebagai mana yang di simpulkan hari ini kita akan menolak omnibus law itu kalau untuk menyusahkan masyarakat secara umum di Indonesia ini,”ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Buton Hariasi Salad mengatakan terimakasih kepada para mahasiswa dari HMI, IMM, IKKMAPAS yang tergabung dalam aliansi pemuda Buton sebagai generasi penerus agar Buton bisa sejahtera.
“Apapun yang terjadi dilapangan mahasiswalah yang lebih tau apa-apa yang terjadi di kalangan masyarakat, Sebelum demo ini kami sudah mengadakan rapat kami sudah bedah dan kami sepakat bersama mahasiswa untuk menolak omnibus law ini,”katanya.
DPRD Buton telah mengeluarkan surat keputusan yang di bacakan Ketua DPRD Buton yang ditujukan kepada Ketua DPR RI di Jakarta disampaikan bahwa dengan disah kannya UU cipta Kerja maka DPRD Kabupaten Buton dan Aliansi Pemuda Buton menyatakan degan tegas menolak uu yang telah disahkan DPR RI.
“DPRD dan Aliansi Pemuda Buton menyatakan dengan tegas menolak UU cipta kerja yang telah disahkan DPR RI,surat keputusan ini besok akan disampaikan kepada DPR RI di Jakarta,”ujarnya.
DPRD Buton juga mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU, DPRD menolak setiap uu yang tidak berpihak dengan masyarakat.
