BUTON,FAKTASULTRA.ID – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan 2022 mendatang, Event empat tahunan itu diharapkan dapat digelar di Kabupaten Buton.
“Kita DPRD mendukung jika pelaksanaan Porprov digelar di Kabupaten Buton namun perlu keseriusan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggarannya,”Ujar ketua DPRD Buton Hariasi Salad ketika ditemui usai menggelar rapat kerja dengan pihak eksekutif di kantor DPRD buton selasa(16/06/2020).
Ketua DPRD Buton ini mengatakan DPRD Buton akan mendukung seluruh program persiapan Porprov sehingga perhelatannya nanti dapat diadakan di Buton.
Ada tiga hal yang menjadi agenda utamanya jika Porprov digelar di Buton yakni perencanaan dan pemetaan lahan Lahan dan Pematangan atlet.
“Untuk lahan sudah disiapkan 15 ha, namun dukungan anggaran paling tidak Rp 5 miliar ini yang harus dipikirkan,”kata dia.
Kata dia lagi pemerintah Provinsi akan menanggung perlengkapan sarana dan prasarananya dalam hal ini GOR namun harus ada didukung dengan kesiapan penganggaran dari pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala Bappeda Buton Ahmad Mulia mengatakan untuk menyiapkan anggaran Porprov pada dasarnya pemerintah daerah siap namun harus melihat kondisi anggaran daerah saat ini apalagi saat ini ditengah pandemi corona.
“Kita dapat saja menarik anggaran corona tapi siapa yang bisa menjamin korona berakhir dalam waktu dekat ini, sementara prediksi awal corona berakhir di bulan juni berakhir namun hingga saat ini malah masih banyak yang dinyatakan positif,”ujarnya.
Apalagi di Buton saat ini perkembangan korona malahan semakin meningkat bukannya menurun, bahkan protokol kesehatan tidak dipatuhi dengan baik, ini menjadi kekwatiran pemerintah daerah jangan sampai pandemik ini malah semakin menjadi.
“Kita belum bisa melihat berapa ketersediaan anggaran daerah apalagi saat ini BPK sementara melakukan audit, makanya kita menunggu hasil audit terlebih dahulu dan melihat kondisi daerah kita,”ujarnya lagi.
Untuk itu lanjut dia pihaknya belum dapat memastikan ketersediaan anggaran daerah mengingat saat ini anggaran masih diaudit dan pemerintah daerah fokus di penanganan corona.
