BUTON,FAKTASULTRA.ID – Bawaslu Buton menggelar sosialisasi Indeks Kerawanan Pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 yang berpotensi akan terulang dalam Pilkada Serentak 2020 walaupun Kabupaten Buton tidak menggelar Pilkada.
Anggota Bawaslu Buton Irfan menyebutkan, memang kabupaten Buton tidak menggelar Pilkada namun ASN diingatkan kembali agar tidak melakukan pelanggaran pasalnya ada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang menggelar Pilkada.
“Ada beberaa bentuk pelanggaran saat Pilkada 2019 lalu seperti praktik politik uang, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), ini yang kita ingatkan,”ujarnya.
Dia mengatakan hampir di seluruh NKRI politik uang dan netralitas ASN yang menjadi salah satu pelanggaran Pilkada, bahkan profesor Nasrullah menyebutkan Politik Uang Kangker Demokrasi yang sulit disembuhkan.
Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Irfan memastikan jajaran Bawaslu tidak tinggal diam dengan terus melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi.
“Kita belum punya kegiatan, Bawaslu Buton akan terus sosialisasi terutama terhadap praktik politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat, partai politik dan peserta pemilu untuk tidak melakukan yang namanya politik uang,” sebutnya ketika ditemui selasa (03/03/2020).
Katanya sosialisasi ini ASN kembali diingatkan walaupun di medsos melike status peserta pilkada itu tidak diperbolehkan walaupun nantinya mereka akan memilih hal itu sama dengan tidak netral.
Pada sosialisasi tersebut lanjut dia pihaknya mengundang tokoh masyarakat, organisasi ASN, sosialisaai ini untuk mengantisipasi ASN yang kelebiban banyak di Sulawesi.
“Indeks kerawanan pilkada politik uang menurut prof nasrullah Kangker demokrasi yang sulit disembuhkan ada upaya untuk menguranginya salah satunya melalui sosialisasi ini,”katanya.
Dari hasil survei kata dia lagi tingkat partisipasi pemilih meningkat namun memiluh karena di bayar namanya Pemilih permisif, mau memilih karena dipengaruhi uang dan pemilih tersebut di NKRI 30 persen.
Melalui sosialisasi diharapkan ada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi money politik walaupun itu sulit disembuhkan setifaknya diminimalisir baik dari
Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat.
Dia juga berharap masyarakat memilih bukan berdasarkan keluarganya, jabatannya apalagi uangnya namun seorang pemimpin yang kedepan dapat membangun daerah.
“Kalau perlu masyarakat bikin kesepakatan hitam diatas putih yang diberi materai jika dilanggar maka mengundurkan diri, kalau terpili,”ujarnya.
