BUTON,FAKTASULTRA.ID – Guna mempromososikan pemanfaatan aspal Buton Pemerintah Kabupaten Buton melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan aspal Buton secara Nasional bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar workhsop terkait kebijakan pemanfaatan aspal alam Indonesia (ASALINDO) di Jakarta, Selasa (26/11).
Bupati Buton, La Bakry menjelaskan pemerintah Kabupaten Buton melibatkan BPPT untuk percepatan pemanfaatan aspal Buton secarah nasional. Sebab, kata dia dalam percepatan tersebut dibutuhkan audit teknologi dalam rangka meyakinkan pemerintah Pusat akan kualitas aspal Buton.
” Kita libatkan BPPT untuk percepatan termasuk Kemenkomar dalam rangka percepatan itu dia butuh audit teknologi. Bahwa selama ini aspal di katakan kualitasnya belum menyamai aspal minyak dan sebagainya itu yang kita bantah,” ujar dia saat dijumpai wartawan di kantornya, kompleks perkantoran takawa, Rabu (27/11).
“secara teknologi kita butuh penguatan dari BPPT. Ada keyakinan dan sebetulnya langkah-langkah ini dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan aspal Buton secarah nasional,” katanya.
Tidak hanya itu, La Bakry menjelaskan dalam workhsop bersama BPPT itu, juga dipaparkan regulasi terkait pemanfaatan aspal Buton. Untuk regulasi, dalam diskusi itu tidak ditemukan kendala. Semua lengkap, baik peraturan dalam negeri (Permendagri), peraturan Mentri Pekerjaan Umum maupun peraturan lainnya.
“Sebetulnya regulasinya kemarin semua dipaparkan. Jadi regulasi sebetulnya suda lengakap. Baik dari permendagri maupun peraturan mentri PU dan itu semua pemanfaatan aspal Buton,” ujarnya.
Hanya saja, dalam diskusi tersebut pembahasan proses produksi dan pemasaran tidak terselesaikan. Kata dia, pasar membutuhkan aspal, namun tidak ada produksi.
“Hanya sajakan di diskusi yang lalu ini terlur dulu atau ayam dulu. Maksudnya mau porduksi dulu atau pasar dulu. Itu tidak ngak selesai-selesai. Pasar ini menunggu cepat, Mana? Sementara produksi tidak ada!,” ujarnya.
Bupati menjelaskan secara potensial, Buton memiliki banyak cadangan aspal, namun tidak didukung dengan proses produksi. Padahal, permintaan aspal dalam negeri untuk jalan, dibutuhkan oleh 548 daerah otonom di Indonesia setiap tahun anggaran.
Kendati demikian, di Kabupaten Buton, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum mampu memenuhi kebutuhan pasar aspal tersebut.
“Nah, oleh karena yang paling cepat dimanfaatkan yang impor itu, sementara disini perlu produksi dulu. Diporduksi, diolah dulu,” ujarnya.
“Nah bagi yang pemegang IUP itu dia tidak melakukan apa-apa sehingga tidak bisa mengisi pasar. Kebutuhan itu tidak bisa di penuhi,” imbuhnya.
Olehnya itu, dalam diskusi tersebut, orang nomor satu dijajaran pemerintah Kabupaten Buton meminta sekiranya pihaknya dapat diberikan jatah kuota untuk produksi aspal dalam negeri.
“Makanya kemarin dalam diskusi itu kita minta harus kita putuskan ayam dulu atau telur dulu. Saya bilang ayam dulu nanti ayamnya bertelur. Artinya kasi dulu jatah kuota untuk produksi dalam negeri ini berapa kuotanya secarah bertahap itu yang belum dilakukan,” tutupnya.
