BUTON,FAKTASULTRA.ID – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi persoalan di masyarakat, Forum Pemuda Pergerakan Kabupaten Buton melakukan aksi, massa mendesak Bupati, DPR dan Kapolres teken pernyataan sikap hentikan makelar minyak.
Massa melakukan aksi pada tiga titik di kantor Bupati Buton, DPRD Buton dan Polres Buton selasa(19/11).
Salah satu korlap aksi Sadam mengatakan sudah melakukan investigasi terkait makelar minyak untuk motor rakitan sekitar 50 lebih belum lagi mobil sekitar 20 yang kerap beroperasi di SPBU Pasarwajo.
“Ada 50 motor rakitan dan 20 mobil yang kerap beroperasi,”katanya.
Untuk itu Dia meminta agar Bupati, DPR dan Kapolres bersama massa membuat pernyataan sikap agar kedepan tidak ada lagi makelar BBM di SPBU.
Perwakilan supir angkot Jamal mengatakan selama ini makelar BBM di SPBU sangat merugikan para sopir angkutan umum pasalnya sopir angkut harus mengantri hingga berjam-jam lamanya.
“Seharusnya kami sudah pulabg tapi masih mengantri di SPBU,”ujarnya.
Katanya pihak pertamina seharusnya meghentikan makelar BBM (bensin dan solar) yang ada di Pasarwajo.
Sopir angkot lainnya mengatakan kami minta agar makelar minyak dihentikan
Dengan adanya makelar minyak antrian di SPBU sangat lama sehingga waktu terbuang hanya untuk mengantri
“Kami meminta pemerintah dan aparat agar tegas dan menghentikan makelar minyak, Intinya kesulitan dari sopir angkot dan ojek faktor utamamya malekar,”katanya.
Bupati Buton La Bakry mengatakan terimakasih dengan adanya informasi ini, dan akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama.
“Hampir disemua SPBU angkutan mengantri salah saru faktornya kebijakan nasional yang mengurangi kebijakan bersubsidi,”katanya.
Untuk itu lanjut dia pihaknya akan akan mencari solusi utamanya untuk ojek dan angkutan umum mobil
dalam rangka pelayanan masyarakat.
“Saya akan ajak pihak kepolisian untuk memeriksa ini agar bisa normal kembali, angkutan yang melayani orang banyak perlu di subsidi tapi dalam pelaksanaanya ini jadi bias,”katanya.
Katanya lagi pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengatur, Ini semua kebijakan nasional.”Mestinya tidak ada kekurnagan jika tidak dimainkan makelar minyak,”katanya.
Dia juga minta agar dishub menyampaikan berapa jumlah ojek maupun mobil angkutan agar teroganisir dan diketahui pangkalannya sehingga bisa di tahu untuk menentukan pembagiannya mengingat jumlah subsidi juga sedikt.
Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun yang menemui massa mengatakan untuk mengidentifikasi makelar BBM susah namun DPRD akan memanggil pihak Pertamina.
” Komisi III lewat pimpinan akan bersurat untuk memanggil SPBU Pasarwajo untuk menghentikannya makelar minyak,”ujarnya.
Tata kelola perminyakan lanjut dia sudah ada rambu-rambunya makanya DPRD akan memanggil pihak pertamina untuk menjawab permasalahan angkutan umum.
Kapolres Buton AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga mengatakan akan memerintahkan kasat intel untuk melakkukan penyelidikan.
“kalau ada yang melakukan intervensi laporkan dan akan dikejar, Apa yang diperjuangkan adalah perjuangan yang mulia
bahkan jika ada oknum kepolisian yang membekingi penyimpangan silahkan dilaporkan,”katanya.
Katanya lagi SPBU itu hanya satu sementara ada 82 desa dan 12 kelurahan yang butuh BBM jadi pemerintah tentu tidak menutup mata untuk hal ini.
“Walaupun dalam undang-undang tidak boleh ini masalah yang harus dipikirkan bersama, yang tidak boleh mengambil dan menimbun dalam jumlah yang besar untuk proyek atau bisnis,”katanya.
Ini permasalahan terus terjadi lanjut dia lagi tanggungjawab banyak pihak mengingat Kuota BBM subsidi terbatas tapi harus mengkafer semua desa apalagi di desa belum ada SPBU mini sehingga semua terpusat di Pasarwajo.
